BACAAJA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal membuka peluang lebih besar bagi peternak sapi perah di dalam negeri. Mulai 1 November 2026, susu yang dibagikan kepada anak-anak sekolah melalui program tersebut wajib memenuhi ketentuan penggunaan 80 persen susu segar dari peternak lokal.
Kebijakan ini bukan sekadar urusan menu bergizi bagi siswa. Pemerintah juga ingin belanja pangan untuk MBG ikut menggerakkan ekonomi daerah, terutama dengan memperluas pasar bagi produk peternakan lokal.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyampaikan ketentuan tersebut saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Aceh. Ia menegaskan, kebutuhan pangan program MBG harus bisa memberikan manfaat bagi produsen dalam negeri.
“Mulai 1 November tahun ini, susu yang dibagikan kepada anak-anak kita di sekolah harus sesuai dengan ketentuan yang kami putuskan, yakni 80 persen harus susu segar yang berasal dari peternak lokal,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Dapur MBG Kembali Bisa Sediakan Susu
Sudaryono yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI menjelaskan, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian dan peternakan sekaligus meningkatkan kesejahteraan produsen lokal.
Untuk mendukung kebijakan itu, BGN telah membuka kembali kesempatan bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyediakan susu sebagai bagian dari menu MBG.
Langkah tersebut diharapkan memperluas akses pasar bagi peternak lokal, khususnya produsen susu segar dalam negeri. Dengan adanya kebutuhan dari dapur MBG, hasil produksi peternak berpeluang terserap melalui rantai pasok program pemerintah.
Menurut Sudaryono, penguatan pasar bagi peternak perlu berjalan seiring dengan peningkatan produksi pangan nasional. Ketersediaan bahan pangan yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program MBG dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
BGN Siapkan Marketplace untuk Bahan Pangan
Tak hanya mengatur penggunaan susu lokal, BGN juga menyiapkan sistem pengadaan bahan pangan berbasis digital. Rencananya, platform tersebut akan mempertemukan dapur SPPG dengan petani dan peternak agar transaksi bisa berlangsung lebih langsung dan transparan.
Sudaryono menyebut marketplace tersebut ditargetkan meluncur pada November atau Desember 2026. Melalui sistem ini, dapur MBG nantinya diwajibkan membeli tujuh komoditas pangan secara daring.
“Insyaallah, mulai November atau Desember ini kami akan meluncurkan semacam marketplace di BGN. Dapur-dapur nantinya wajib membeli tujuh komoditas melalui marketplace secara daring sehingga harganya jelas dan sumber telur, ayam, serta dagingnya berasal dari peternak, termasuk melalui koperasi-koperasi peternak,” jelasnya.
Sistem digital tersebut diharapkan membuat harga bahan pangan lebih transparan sekaligus memudahkan penelusuran sumber produk. Petani, peternak, dan koperasi juga diharapkan mendapat akses pasar yang lebih baik untuk memasok kebutuhan dapur MBG.
Menurut Sudaryono, pembenahan rantai pasok menjadi penting karena produsen di tingkat hulu belum tentu menikmati harga yang sebanding dengan kondisi pasar. Karena itu, mekanisme pengadaan perlu diperbaiki agar hubungan antara produsen dan pembeli lebih terbuka.
BGN Ingin Pangkas Permainan Perantara
Sudaryono turut menyoroti praktik perantara yang dinilai berpotensi menekan harga di tingkat produsen. Menurutnya, pembenahan tata niaga pangan harus memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya menguntungkan penerima program, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
Ia menegaskan, pemerintah ingin menciptakan sistem perdagangan pangan yang tidak merugikan konsumen maupun produsen. Karena itu, praktik lama yang dianggap mengganggu rantai pasok perlu dibenahi.
“Kita harus mengatasi persoalan yang ada. Praktik-praktik lama dengan mafia beras, mafia daging, dan sebagainya harus berubah. Kita ingin sistem yang tidak merugikan konsumen maupun produsen,” tegasnya.
Kebijakan penggunaan 80 persen susu segar dari peternak lokal dan rencana marketplace bahan pangan diharapkan bisa saling mendukung. Kebutuhan dapur MBG dapat menjadi peluang ekonomi bagi produsen dalam negeri, sementara pengadaan yang lebih transparan diharapkan membantu menjaga kelancaran pasokan pangan.
Dengan langkah tersebut, BGN ingin menjadikan program MBG bukan hanya sebagai upaya meningkatkan gizi anak sekolah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi petani dan peternak di berbagai daerah. (*)
