BACAJA, SEMARANG– Pengukuhan pengurus baru biasanya identik dengan seremonial, foto bersama, lalu selesai. Tapi Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi punya harapan lain untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng periode 2026-2031.
Luthfi ingin kepengurusan baru MUI Jateng bukan sekadar mengganti nama di struktur organisasi. Lebih jauh, momentum tersebut harus menjadi awal untuk memperkuat pengabdian, persatuan umat, sekaligus ikut membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan di Jateng.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri pengukuhan pengurus MUI Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2026-2031 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (24/8/2026).
Menurut Luthfi, MUI punya posisi strategis karena bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Apalagi ketika muncul persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan yang lebih menenangkan.
Baca juga: Isu Hijab di Unhan, MUI Minta Jangan Abu-Abu
“MUI merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun pemerintahan kolaboratif, sekaligus berperan sebagai cooling system dalam menghadapi berbagai persoalan di Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Luthfi berharap kerja sama antara MUI Jateng dan Pemprov Jateng terus diperkuat. Kolaborasi itu bisa dilakukan melalui berbagai program yang ujungnya tetap sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi MUI Jateng yang sudah menggandeng banyak pihak. Mulai perguruan tinggi, Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Jateng Syariah hingga media massa. Menurutnya, keterlibatan banyak elemen menjadi modal penting untuk membangun Jawa Tengah secara bersama-sama.
“Aspek persatuan ini yang harus dikedepankan. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang terjalin itu menjadi bagian integral dalam membangun wilayah,” ujarnya.
Duduk Bareng
Artinya, pemerintah nggak mau jalan sendirian. Begitu juga MUI. Kalau ada masalah di masyarakat, penyelesaiannya diharapkan bukan sekadar saling menunjuk, tetapi duduk bareng dan mencari jalan keluarnya.
Ketua Umum MUI Pusat, M Anwar Iskandar mengatakan, MUI memiliki dua posisi penting, yakni sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Menurutnya, tantangan bangsa ke depan tidak semakin sederhana. Persoalan ekonomi, stabilitas, kesejahteraan hingga masalah sosial membutuhkan kekuatan bersama.
Karena itu, sinergi antara ulama dan umaro atau pemerintah menjadi penting untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Namun ada satu pesan khusus yang disampaikan Anwar kepada MUI Jateng. Ia meminta kaderisasi ulama perempuan lebih diperhatikan. Ia berharap Jateng bisa melahirkan lebih banyak ulama perempuan yang nantinya ikut mengambil peran di MUI.
Ketua Umum MUI Jateng, Noor Achmad memastikan, kepengurusan periode 2026-2031 akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. Kerja sama dengan Pemprov Jateng akan diperkuat, termasuk dalam program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Sementara untuk syiar keagamaan, MUI juga akan menggandeng media massa dan perguruan tinggi.
Baca juga: MUI Haramkan Aksi Viral Dai Elham, Etika Publik Disorot Lagi
Salah satu fokus yang ingin didorong adalah ekonomi umat. “Kami mencoba untuk bersama Gubernur, bagaimana membangkitkan ekonomi umat terutama ekonomi masyarakat Islam. Sudah ada kerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah, rektor, dan media massa,” ujarnya.
Jadi, kepengurusan baru MUI Jateng punya pekerjaan yang lumayan panjang. Bukan cuma soal dakwah, tapi juga bagaimana umat bisa semakin berdaya, termasuk dari sisi ekonomi.
Pada akhirnya, pemerintah punya program, ulama punya pengaruh, kampus punya pengetahuan, pelaku ekonomi punya jaringan, dan media punya ruang untuk menyebarkan informasi.
Tinggal satu pertanyaan: semuanya benar-benar mau kerja bareng atau cuma kompak saat berdiri di depan backdrop? Sebab masyarakat tentu lebih membutuhkan hasil kolaborasi daripada sekadar foto kolaborasi. (tebe)
