BACAAJA, PATI – Sejumlah menteri Kabinet Bayangan tampak menghadiri upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar masyarakat Pegunungan Kendeng.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bertajuk “upacara rakyat” di kawasan Pegunungan Kendeng, berlangsung khidmat, Senin (17/8/2026).
Bukan hanya warga setempat yang hadir, sejumlah tokoh dari kelompok masyarakat sipil hingga perwakilan “Kabinet Bayangan” ikut berdiri dalam prosesi tersebut.
Bacaaja: Unik! Upacara HUT RI di Kandri Pakai Bahasa Jawa, Warga Tampil Ala Petani
Bacaaja: PDIP Pilih Jadi Penyeimbang, Bukan Ikut Arus
Upacara digelar di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Sukolilo, Kabupaten Pati. Upacara dipimpin Gunretno, tokoh yang konsisten memperjuangkan kelestarian lingkungan Kendeng.
Sejumlah pejanat Kabinet Bayangan yang hadir adalah Bhima Yudhistira selaku Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Media Askar selaku Menteri Perekonomian, Nabiyla Risfa Izzati selaku Menteri Sosial dan Layanan Dasar, serta Isnawati Hidayah selaku Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan.
Media Askar mengatakan kehadiran mereka bukan untuk mengambil alih perjuangan warga. Mereka ingin terhubung dengan gerakan masyarakat yang selama ini memperjuangkan kepentingannya sendiri.
“Kehadiran kami untuk menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan rakyat agar saling terhubung,” ujar Media Askar mewakili Kabinet Bayangan.
Selain “menteri” dari Kabinet Bayangan, upacara rakyat tersebut juga dihadiri perwakilan Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, serta sejumlah akademisi yang tergabung dalam Forum Intelektual Antar-Disiplin (FIAD). Dua di antaranya yakni Zainal Arifin Muchtar dan Bivitri Susanti.
Penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono, juga hadir mewakili Koperasi Indonesia Baru. Dukungan turut datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.
Upacara tersebut bukan sekadar seremoni memperingati kemerdekaan. Ada pesan politik dan sosial yang ingin disampaikan.
Masyarakat sipil yang hadir menyoroti berbagai persoalan. Mulai dari kondisi ekonomi, kebijakan dana desa, pelaksanaan program MBG, kondisi ASN dan persoalan lingkungan hingga penanganan bencana.
Mereka menilai Kabupaten Pati menjadi salah satu titik berkumpulnya warga untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat. (bae)
