BACAAJA, JAKARTA – Sepanjang tahun 2026, dari Januari hingga akhir Juli, KPK telah melakukan 18 kali OTT. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro jadi kepala daerah kelima di Jateng yang terjaring OTT KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan dalam OTT yang menjadi operasi tangkap tangan ke-18 sepanjang 2026.
Kabar penangkapan itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Anom ditangkap dalam OTT KPK pada Selasa (28/7/2026).
Bacaaja: BREAKING NEWS: Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK
Bacaaja: BREAKING NEWS: Giliran Bupati Cilacap Kena OTT KPK
“Benar,” kata Fitroh kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Sesuai ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Ironisnya, Pemkab Pemalang sebenarnya pernah mendapat peringatan langsung dari KPK.
Pada 16 Juni 2025, KPK menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Bupati Pemalang dan jajaran pemerintah daerah di Gedung Merah Putih.
Saat itu, KPK menyoroti tiga sektor yang dinilai paling rawan terjadi korupsi, yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
Dalam pertemuan tersebut, Anom bahkan sempat menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia mengaku ingin belajar dari kasus OTT yang pernah menjerat Bupati Pemalang sebelumnya, Mukti Agung Wibowo.
“Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama,” ujar Anom saat itu.
Daftar panjang kepala daerah terjaring OTT KPK
Penangkapan Anom menambah panjang daftar OTT KPK sepanjang 2026.
Operasi pertama tahun ini dilakukan pada Januari dengan mengungkap dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
Masih di bulan yang sama, KPK juga menciduk Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam OTT berbeda.
Memasuki Februari, giliran Kepala KPP Madya Banjarmasin, Rizal yang saat itu menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, serta pimpinan Pengadilan Negeri Depok, yakni Ketua PN I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Bambang Setyawan, yang terjerat operasi tangkap tangan.
Selama Maret, KPK kembali bergerak dengan menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Pada April, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi target OTT berikutnya. Sementara Mei menjadi satu-satunya bulan tanpa operasi tangkap tangan.
Juni kembali memanas. KPK melakukan OTT yang menyeret Silmy Karim hingga akhirnya menyerahkan diri. Setelah itu, Bupati Muara Enim Edison, seorang ASN BPK RI, dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby juga masuk daftar OTT.
Memasuki Juli, KPK kembali menangkap Bupati Langkat Syah Afandin (Ondim), Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan kini Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sebagai OTT ke-18 tahun ini.
Hingga berita ini ditulis, KPK belum mengungkap perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan terhadap Anom Widiyantoro. Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan status hukum para pihak yang diamankan. (*)
