BACAAJA, SEMARANG – Musim kemarau tahun ini belum mencapai puncaknya, tetapi sejumlah daerah di Jawa Tengah sudah mulai bersiap menghadapi ancaman krisis air bersih. Hingga akhir Juni 2026, delapan kabupaten dan kota resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Langkah itu diambil agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat ketika pasokan air mulai menipis di wilayah-wilayah yang rentan terdampak kemarau panjang.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah menyebutkan, pemerintah daerah telah menyiapkan cadangan air bersih dalam jumlah besar untuk menghadapi situasi tersebut.
Total sebanyak 123 juta liter air bersih telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota sebagai stok darurat yang siap disalurkan kepada warga jika kebutuhan meningkat.
Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan kesiapan itu menjadi bagian dari upaya antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Daerah yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan meliputi Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, serta Kota Tegal dan Kota Salatiga.
Menurut Bergas, status siaga darurat memungkinkan pemerintah daerah bergerak lebih cepat dalam menyalurkan bantuan, terutama kebutuhan paling mendesak berupa air bersih.
Selain delapan daerah tersebut, BPBD Jawa Tengah juga memetakan sejumlah wilayah lain yang berpotensi mengalami kekeringan sepanjang musim kemarau tahun ini.
Tercatat ada 18 kabupaten dan kota yang masuk kategori rawan terdampak. Wilayah tersebut tersebar mulai dari kawasan pantura hingga daerah pegunungan dan selatan Jawa Tengah.
Beberapa daerah yang masuk dalam daftar potensi kekeringan antara lain Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Brebes, dan Tegal.
Kemudian ada Pemalang, Boyolali, Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, hingga Banjarnegara.
Meski musim kemarau baru berjalan, distribusi bantuan air bersih ternyata sudah mulai dilakukan di sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
Hingga 24 Juni 2026, BPBD Jawa Tengah mencatat sebanyak 654 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak.
Bantuan tersebut menjangkau tujuh kecamatan yang tersebar di 11 desa pada enam kabupaten dan kota.
Secara keseluruhan, sekitar 4.808 kepala keluarga atau setara 16.258 jiwa telah menerima bantuan air bersih dari pemerintah.
Kabupaten Klaten menjadi daerah dengan volume distribusi terbesar. Wilayah ini menerima sekitar 553 ribu liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Purbalingga mendapatkan bantuan sekitar 30 ribu liter. Banjarnegara menerima 26 ribu liter, sedangkan Jepara dan Cilacap masing-masing memperoleh 20 ribu liter.
Purworejo juga telah menerima bantuan air bersih meski jumlahnya lebih kecil, yakni sekitar 5 ribu liter.
Dari sisi jumlah desa terdampak, Klaten dan Purbalingga sama-sama mencatat tiga desa yang mengalami kekeringan.
Banjarnegara memiliki dua desa terdampak, sedangkan Jepara, Purworejo, dan Cilacap masing-masing melaporkan satu desa mengalami kesulitan air bersih.
BPBD memastikan distribusi air tetap berjalan meski ada potensi kenaikan biaya operasional akibat perubahan harga bahan bakar minyak.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga meminta seluruh daerah mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada Juni hingga Juli agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Tidak hanya mengandalkan distribusi air menggunakan truk tangki, pemerintah juga memperkuat ketahanan air melalui pembangunan sumur dalam dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Program tersebut dikerjakan untuk membantu masyarakat memiliki akses air yang lebih stabil saat musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Di sisi lain, warga juga diminta mulai mengubah pola penggunaan air agar lebih hemat dan efisien.
Langkah sederhana seperti menampung air saat tersedia dan mengurangi penggunaan yang tidak perlu dinilai bisa membantu menghadapi kondisi kemarau.
BPBD juga meminta masyarakat segera melapor kepada pemerintah desa atau pihak terkait apabila mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Dengan ancaman kekeringan yang diperkirakan menjangkau lebih banyak wilayah, kesiapan pemerintah dan kesadaran masyarakat menjadi kunci agar dampak musim kemarau tahun ini bisa ditekan semaksimal mungkin. (*)
