BACAAJA, SEMARANG- Pemprov Jateng masih menunggu keputusan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026.
Masyarakat diminta lebih waspada terhadap berbagai informasi yang belum jelas sumbernya, termasuk tawaran dari oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Dhoni Widianto menjelaskan, pada awal 2026 pemerintah daerah memang telah diminta mengusulkan kebutuhan pegawai kepada Kementerian PAN-RB.
Baca juga: Begini Nasib Honorer (Non-ASN) Yang Tidak Lolos PPPK dan CASN
Namun, keputusan mengenai pelaksanaan perekrutan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB dan BKN. “Kami sudah menerima surat dari BKN untuk mengusulkan kebutuhan CASN 2026. Namun proses selanjutnya masih menunggu informasi dari BKN, apakah pengadaan dilakukan tahun ini atau tahun depan,” ujar Dhoni, Rabu (24/6/2026).
Dhoni yang juga menjabat Asisten Administrasi Sekda Jateng mengatakan, saat ini jumlah aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jateng mencapai sekitar 61.620 orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 46 persen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan sisanya terdiri atas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu.
Kuota Formasi
Menurutnya, usulan kebutuhan pegawai yang telah diajukan nantinya akan diverifikasi oleh BKN sebelum kuota formasi dibagikan kepada masing-masing pemerintah daerah. Karena itu, hingga kini Pemprov Jateng belum dapat memastikan berapa jumlah formasi yang akan diterima.
Dhoni mengimbau masyarakat hanya mengacu pada informasi resmi dari pemerintah apabila ingin mengetahui perkembangan rekrutmen CASN 2026. Ia menyebut masyarakat dapat memantau pengumuman melalui laman resmi BKN maupun BKD Provinsi Jateng dan tidak mudah mempercayai informasi yang beredar tanpa dasar yang jelas.
Baca juga: Iming ASN Tanpa Tes, Warga Gresik Tertipu Ratusan Juta
“Oleh karena itu, kami meminta masyarakat jeli. Jika ada informasi penerimaan pegawai pemerintah, silakan diteliti terlebih dahulu. Karena Pemprov tidak akan mengeluarkan informasi apa pun sebelum ada edaran resmi dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur oleh pihak-pihak yang mengaku memiliki jalur khusus atau menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah uang. Seluruh proses seleksi CASN dilakukan secara terbuka, berbasis sistem, dan tidak dipungut biaya.
Setiap musim perekrutan ASN, yang paling cepat muncul sering kali bukan pengumuman resmi, melainkan “orang dalam” dadakan. Padahal kalau benar ada jalan pintas menuju kursi ASN, mungkin yang pertama mengantre justru mereka yang membuat aturan. (tebe)
