BACAAJA, SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Kali ini, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Tengah ikut angkat suara lewat aksi yang digelar di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Senin (22/6/2026).
Bagi PMII, program unggulan pemerintah itu memang punya tujuan yang baik. Namun, pelaksanaannya dinilai masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi.
Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) Jawa Tengah, Betari Imasshinta, mengatakan MBG menjadi salah satu isu utama yang mereka bawa dalam aksi karena program tersebut mengelola anggaran sangat besar dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah.
Bacaaja: Pengakuan Emak-emak Massa Bayaran Demo Dukung MBG: Dapat Uang Jajan, Seratus
Bacaaja: Tak Ada Pejabat Temui Massa Aksi, PMII Semarang: Mengecewakan! Kami Datang Bawa Kajian
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh proses pelaksanaan berjalan transparan, mulai dari pengelolaan anggaran hingga kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
“Program ini langsung menyentuh generasi muda. Karena itu keamanan makanan, kesehatan, kebersihan, sampai pengelolaan anggarannya harus benar-benar transparan dan bisa diawasi masyarakat,” kata Betari.
Ia menilai sasaran program juga perlu diperjelas agar benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, khususnya masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Fokusnya harus kepada mereka yang membutuhkan. Jangan sampai program yang besar ini justru tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Koordinator Lapangan PKC PMII Jawa Tengah, Andre Bachtiar, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Menurut Andre, hasil konsolidasi PMII menemukan sejumlah laporan terkait dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar, tetapi tetap dipaksakan beroperasi demi mengejar target program.
“Kalau memang program ini dilanjutkan, harus ada evaluasi total. Banyak laporan yang kami terima terkait standar dapur dan pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai program ini menjadi ajang memperkaya kelompok tertentu,” tegasnya.
Andre juga menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan untuk MBG. Karena itu, pemerintah diminta memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak membuka celah penyimpangan.
Meski kritis, PMII menegaskan tidak menolak Program MBG. Mereka justru mendorong agar tata kelola program diperbaiki sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia bisa tercapai secara maksimal.
Menurut mereka, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan, transparansi penggunaan anggaran, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat. (dul)
