BACAAJA, SEMARANG- Pemprov Jateng kebanjiran usulan di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027. Total ada 37.054 usulan yang masuk, dengan nilai fantastis mencapai Rp37,8 triliun.
Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno bilang, mayoritas usulan datang dari kebutuhan paling “basic”, terutama soal infrastruktur di desa sampai kabupaten/kota. “Yang paling banyak itu bantuan keuangan desa untuk infrastruktur, jumlahnya lebih dari 23 ribu usulan,” ujarnya di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).
Kalau dilihat dari nilainya, infrastruktur desa juga jadi “raja”. Total usulannya tembus Rp13,1 triliun. Disusul kebutuhan sarana-prasarana kabupaten/kota sekitar Rp12,5 triliun. Sisanya menyebar ke sektor lain seperti hibah dan pendidikan.
Baca juga: Ketua DPRD Jateng: Musrenbang Jangan Cuma Rapi di Kertas
Masalahnya, kemampuan anggaran Pemprov jelas nggak bisa langsung mengakomodasi semuanya. Mau nggak mau, harus ada yang dipilih, dan yang lain… ya antre lagi.
“Harus ada skala prioritas sesuai kepentingan daerah,” tegas Sumarno. Artinya, nggak semua usulan bisa langsung lolos. Pemerintah harus “pilih-pilih” mana yang paling urgent dan berdampak.
Harus Berdampak
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen mengingatkan Musrenbang jangan cuma jadi acara formalitas tahunan. “Harus benar-benar berdampak ke masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan, semua aspirasi, baik dari DPRD, kepala daerah, sampai masyarakat, akan jadi bahan menentukan arah pembangunan 2027. Tapi tetap, ada fokus utama yang sudah dipatok: pariwisata dan ekonomi syariah.
Menariknya, konsep pariwisata ke depan nggak lagi sekadar tempat wisata. Tapi dipandang sebagai bagian dari industri yang lebih luas, bahkan bisa dikaitkan dengan kawasan industri.
Baca juga: Musrenbang Ganti Mode: Tak Lagi Bagi-bagi Anggaran, Tapi “Belanja Masalah”
“Pariwisata itu industri. Bahkan kawasan industri bisa jadi bagian dari pengembangannya,” jelas Taj Yasin. Musrenbang ini juga melibatkan banyak pihak, dari 35 kabupaten/kota hingga forum anak dan disabilitas, biar perencanaannya lebih inklusif dan nggak “menara gading”.
Dengan banyaknya usulan yang masuk, tantangan terbesar sekarang adalah menyelaraskan keinginan di lapangan dengan kapasitas anggaran yang ada.
Usulan sudah ribuan, anggaran juga triliunan. Tinggal satu yang menentukan: mana yang benar-benar dibutuhkan warga, dan mana yang cuma “numpang lewat” di daftar panjang Musrenbang. (tebe)
