Ana Fitri Aulia adalah mahasiswa Magister Psikologi, Universitas Diponegoro.
Manusia memiliki kapasitas untuk mengatur impuls, menunda keinginan, dan menyesuaikan tindakannya dengan tujuan maupun nilai yang diyakininya.
Per hari ini, sudah berapa banyak berita mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus yang telah kita dengar? Jumlahnya begitu banyak hingga jari-jari tangan terasa tak memadai untuk menghitungnya satu demi satu.
Sialnya, berita mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus kini bukan lagi menjadi sesuatu yang mengejutkan. Dari waktu ke waktu, berulang kali memenuhi linimasa, menjadi headline pemberitaan, lalu tenggelam hingga kemudian digantikan oleh kasus serupa berikutnya. Hanya berganti nama kampus, berganti pelaku, dan berganti korban.
Parahnya lagi, sebab sedemikian seringnya kasus-kasus itu terjadi, tanpa disadari kita seolah “terlatih” untuk mendengarnya. Keterkejutan yang dulu muncul kala kasus tersebut mencuat, kini perlahan memudar dan berganti menjadi rasa jenuh yang sulit dijelaskan.
Setiap kali kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus terangkat ke publik, banyak narasi-narasi bermunculan yang berupaya menjelaskan mengapa kasus itu terjadi. Penyebab yang sering dijelaskan adalah adanya relasi kuasa yang timpang, budaya kampus yang permisif, lemahnya regulasi, serta praktik victim blaming. Tentu semua faktor tersebut penting karena memiliki dasar yang kuat, serta lazim dibahas dalam berbagai diskusi mengenai kekerasan seksual.
Dari banyaknya narasi penjelasan yang umum digaungkan tersebut, maka asumsinya ialah, orang-orang yang memahami isu gender, aktif dalam advokasi, bahkan secara terbuka mengecam kekerasan seksual, seharusnya berada pada posisi yang relatif aman dari kemungkinan menjadi bagian dari masalah. Pertanyaannya, benarkah demikian?
Dalam banyak diskusi publik mengenai kekerasan seksual, kita cenderung mengkategorikan posisi setiap orang secara cukup jelas. Ada korban, ada pelaku, ada mereka yang berpihak pada korban, dan ada institusi yang dianggap gagal menjalankan perannya. Rasanya pengkategorian ini membantu kita memahami persoalan. Namun, pada saat yang sama, kita lupa bahwa realitas manusia seringkali lebih kompleks dan tidak sesederhana yang dibayangkan.
Bagaiamana dengan individu yang berada di wilayah abu-abu? Mereka yang mengkritik, mengecam, mengadvokasi, bahkan memposisikan diri sebagai bagian dari solusi, tetapi pada saat yang sama melakukan pelanggaran terhadap prinsip yang mereka suarakan?
Fenomena tersebut mematahkan asumsi bahwa pemahaman terhadap suatu masalah ternyata tidak secara otomatis membuat seseorang terbebas dari kemungkinan menjadi bagian dari masalah tersebut.
Dalam psikologi, fenomena ini dipahami sebagai moral self-licensing, yang beririsan dengan moral hypocrisy dan self-righteousness. Penjelasannya ialah, ketika individu merasa dirinya berada di pihak yang benar sehingga menjadi kurang waspada terhadap kemungkinan kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia dapat menjadi lebih keras dalam menilai kesalahan orang lain.
Perlu digarisbawahi bahwa kondisi ini tidak berarti bahwa setiap orang yang memiliki kepedulian moral yang tinggi pasti akan terjebak dalam perilaku yang sama. Bahwa sebaliknya, identitas moral yang sehat justru dapat mendorong seseorang untuk bertindak lebih etis dan konsisten dengan nilai yang diyakininya.
Karena masalah utamanya bukan sekadar tentang “memiliki identitas moral yang baik,” tetapi yang lebih penting adalah tentang bagaimana identitas itu dipakai. Apakah sebagai komitmen internal diri, atau hanya dijadikan validasi bahwa dirinya sudah cukup baik di mata orang lain?
Di sisi lain, sebagian orang beranggapan bahwa pelanggaran seperti kekerasan seksual ini terjadi karena dorongan biologis atau gairah seksual yang sulit dikendalikan. Pandangan ini biasanya berangkat dari temuan-temuan neurosains yang menunjukkan bahwa hasrat seksual dapat memengaruhi cara manusia berpikir dan mengambil keputusan.
Benarkah demikian? Sejatinya keberadaan dorongan biologis tidak serta-merta menghilangkan kemampuan manusia untuk mengendalikan perilakunya. Justru salah satu temuan yang relatif konsisten dalam psikologi modern adalah bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengatur impuls, menunda keinginan, dan menyesuaikan tindakannya dengan tujuan maupun nilai yang diyakininya.
Kemampuan itulah yang kemudian dikenal sebagai self-control atau pengendalian diri. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengendalian diri bukan sekadar kemampuan untuk “menahan diri,” melainkan serangkaian proses psikologis yang memungkinkan seseorang tetap bertindak sesuai standar yang ia pilih, meskipun sedang menghadapi dorongan yang kuat.
Hampir setiap manusia memiliki hasrat. Namun, mengapa sebagian individu gagal mengendalikan dorongan hasrat tersebut sementara yang lain mampu mengendalikannya? Jika setiap dorongan otomatis berujung pada tindakan, maka konsep tanggung jawab personal menjadi sulit dipertahankan.
Untuk itu, kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak bisa direduksi menjadi persoalan yang sederhana. Sebab hal itu berkaitan dengan kenyataan bahwa situasi nyata tidak selalu bisa dijelaskan secara lurus oleh satu penjelasan saja. (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
