BACAAJA, JAKARTA – Polemik dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir dan menghadirkan babak baru yang menyita perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah pada munculnya nama dua perwira berpangkat kolonel yang dikaitkan dengan isu yang sedang berkembang.
Perbincangan tersebut muncul di tengah proses hukum yang menjerat mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sonny Sonjaya. Kasus ini sendiri masih menjadi salah satu perkara yang terus dipantau karena menyangkut program berskala nasional.
Situasi semakin ramai setelah Sonny menyatakan kesediaannya untuk menjadi justice collaborator dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Langkah itu memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Banyak pihak menduga akan ada informasi baru yang terungkap dalam proses penyidikan selanjutnya.
Tidak sedikit pula yang memperkirakan bakal muncul nama-nama lain yang disebut memiliki kaitan dengan perkara tersebut.
Di tengah derasnya spekulasi, beredar kabar mengenai dua perwira berpangkat kolonel yang disebut-sebut terkait dengan sosok tertentu dalam lingkaran politik nasional.
Nama kedua perwira itu kemudian ramai diperbincangkan setelah muncul dalam sejumlah pemberitaan yang beredar di publik.
Isu tersebut berkembang cepat dan memancing beragam tanggapan dari berbagai kalangan.
Salah satu pihak yang akhirnya memberikan respons resmi adalah Partai Demokrat.
Partai berlambang bintang mercy itu menilai perlu memberikan penjelasan agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi asumsi yang keliru.
Klarifikasi kemudian disampaikan melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Dalam pernyataannya, Herzaky menegaskan bahwa berbagai informasi yang berkembang harus dilihat secara hati-hati dan berdasarkan fakta yang jelas.
Menurutnya, jangan sampai opini yang beredar lebih dulu membentuk kesimpulan sebelum ada keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
Demokrat juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum yang sedang berjalan.
Partai tersebut menilai publik perlu menunggu hasil penyidikan dan fakta hukum yang benar-benar terverifikasi.
Terkait nama Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, partai memberikan bantahan secara tegas.
Herzaky menyatakan AHY tidak pernah bertemu maupun menjalin komunikasi dengan Sonny Sonjaya.
Selain itu, Demokrat juga memastikan AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, maupun meminta dukungan kepada Sonny terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau urusan lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap kabar yang mengaitkan nama AHY dengan dua kolonel yang ramai diperbincangkan.
Menurut Demokrat, informasi yang beredar tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud dalam penyebutan nama maupun jabatan tersebut.
Karena itu, partai menilai pengaitan nama AHY dengan isu tersebut tidak memiliki dasar fakta yang jelas.
Demokrat bahkan menyebut tudingan tersebut sebagai informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan apabila diarahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono.
Partai juga berharap setiap informasi yang berkembang di ruang publik disampaikan secara akurat dan berdasarkan data yang dapat diverifikasi.
Di sisi lain, kasus dugaan korupsi MBG yang menjadi latar belakang munculnya polemik ini masih terus berjalan.
Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Mereka adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan wakil kepala, Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Penyidik menduga terjadi pelanggaran hukum dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan program MBG.
Beberapa pengadaan yang menjadi perhatian antara lain motor listrik, televisi, tablet, hingga perlengkapan lain yang diduga mengalami mark up harga.
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan keterkaitan sejumlah yayasan dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam pelaksanaan program tersebut.
Kejaksaan menyebut masih terus menghitung potensi kerugian negara yang muncul dari perkara ini.
Sementara proses penyidikan berlangsung, berbagai informasi yang beredar di luar proses hukum terus menjadi perhatian publik. Di tengah derasnya spekulasi mengenai nama-nama yang disebut terkait kasus MBG, Demokrat memilih memasang garis tegas dengan membantah adanya keterlibatan AHY dan meminta semua pihak menunggu fakta resmi yang terungkap melalui proses hukum yang sedang berjalan. (*)
