BACAAJA, JAKARTA – Gelombang sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas. Di tengah proses penyidikan yang masih berjalan, muncul temuan baru yang disebut-sebut bisa membuka babak lanjutan dalam pengusutan dugaan penyimpangan program unggulan tersebut.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengaku menemukan indikasi yang menurutnya cukup mengejutkan. Temuan itu berkaitan dengan dugaan kepemilikan ratusan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh seorang pejabat setingkat Eselon II.
Jumlah yang disebut bukan angka kecil. Boyamin mengklaim pejabat tersebut diduga memiliki lebih dari 100 dapur MBG yang tersebar di sejumlah daerah. Data itu disebut akan segera diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk ditelusuri lebih lanjut.
Menurutnya, informasi terbaru tersebut melengkapi temuan sebelumnya yang juga sempat menghebohkan publik. Saat itu, ia mengaku menemukan dugaan keterlibatan pejabat setingkat Eselon I yang disebut memiliki puluhan dapur MBG.
Jika dugaan itu benar, maka persoalan yang muncul bukan sekadar soal kepemilikan usaha. Boyamin menilai terdapat potensi konflik kepentingan yang perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Pasalnya, pejabat yang memiliki kewenangan atau pengaruh terhadap program pemerintah semestinya tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang berpotensi memberikan keuntungan pribadi melalui program tersebut.
Karena alasan itu, Boyamin berencana menyerahkan seluruh data yang dimilikinya tidak hanya kepada Kejaksaan Agung, tetapi juga kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional agar bisa dilakukan penelusuran internal.
Ia berharap temuan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap apakah ada praktik yang melanggar aturan atau tidak dalam proses penunjukan dan pengelolaan dapur MBG.
Sorotan utama tertuju pada proses perizinan dan verifikasi yang memungkinkan dapur-dapur tersebut beroperasi. Menurut Boyamin, aspek itu perlu diperiksa secara mendalam karena berpotensi membuka ruang kolusi maupun nepotisme.
Kekhawatiran itu muncul karena program MBG selama ini dirancang untuk melibatkan berbagai pihak secara transparan demi memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai tujuan.
Apabila ada pihak yang memiliki posisi strategis sekaligus mendapatkan keuntungan langsung dari program tersebut, maka independensi pengelolaan program bisa dipertanyakan.
Boyamin juga menyinggung kemungkinan adanya dapur-dapur MBG yang beroperasi di wilayah jauh dari pusat pemerintahan sehingga pengawasannya relatif lebih sulit dilakukan.
Menurutnya, lokasi yang jauh dari sorotan publik maupun pengawasan rutin berpotensi menjadi celah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam proses investigasi.
Temuan baru ini muncul ketika penyidikan kasus dugaan korupsi MBG masih terus berkembang. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka.
Mereka adalah Dadan Hindayana, Sonny Sonjaya, dan Loedwijk Pusung.
Penyidik menduga ketiganya terlibat dalam berbagai proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Sejumlah pengadaan yang menjadi perhatian antara lain kendaraan operasional, perlengkapan pendukung, perangkat elektronik, hingga kebutuhan lain yang disebut tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam proses penyidikan, aparat juga menyoroti dugaan penggelembungan harga pada sejumlah pengadaan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Selain persoalan pengadaan, penyidik turut menelusuri keterkaitan sejumlah yayasan dan pengelola SPPG yang diduga memiliki hubungan dengan pihak-pihak tertentu di lingkungan penyelenggara program.
Kejaksaan sebelumnya mengungkap adanya dugaan pengaturan dalam proses verifikasi mitra sehingga sejumlah pihak tetap bisa mendapatkan penunjukan meski dianggap belum memenuhi syarat yang ditentukan.
Temuan-temuan tersebut membuat kasus MBG terus menjadi perhatian publik. Kini, dengan munculnya dugaan kepemilikan lebih dari seratus dapur MBG oleh seorang pejabat, tekanan agar investigasi dilakukan secara menyeluruh semakin menguat. Semua pihak pun menunggu apakah data yang akan diserahkan MAKI mampu membuka fakta baru dalam salah satu kasus yang paling banyak disorot sepanjang tahun ini. (*)
