BACAAJA, SEMARANG – DPRD Jawa Tengah lagi nunjukin kalau urusan transparansi bukan cuma jargon doang. Legislatif Jateng bener-bener nerapin transparasi kekayaan.
Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jateng telah 100 persen melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan yang bikin makin mantap, semuanya tepat waktu.
Wakil Ketua DPRD Jateng, M Saleh, bilang capaian ini bukan sekadar formalitas atau rutinitas tahunan. Lebih dari itu, ini jadi bukti kalau komitmen transparansi benar-benar dijalankan bareng-bareng.
“LHKPN itu bukan cuma setor data ke KPK. Ini soal komitmen moral. Kita pingin masyarakat percaya kalau wakil rakyatnya kerja secara terbuka. Gak ada yang disembuyinkan,” kata Saleh, baru-baru ini.
Bacaaja: Apresiasi Kinerja Gubernur-Wakil Gubernur Jateng, Saleh: On The Track, tapi . . .
Bacaaja: Apresiasi Penurunan Angka Kemiskinan di Jateng, M Saleh: Kabar Baik, tapi Jangan Kendor!
Di tengah makin tingginya tuntutan publik soal akuntabilitas, laporan kekayaan jadi salah satu alat ukur penting. Menurut Saleh, langkah ini juga buat nutup celah spekulasi yang sering muncul di masyarakat.
“Kita nggak mau ada prasangka macam-macam. Dengan laporan yang tepat waktu dan jelas, kita nunjukin kalau nggak ada yang ditutup-tutupi,” lanjut Ketua DPD Golkar Jateng ini.
Nggak cuma itu, langkah tersebut juga dianggap sebagai bentuk edukasi politik ke masyarakat, biar publik makin paham pentingnya transparansi dan ikut aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
DPRD Jateng nggak mau berhenti di level provinsi aja. Mereka juga mendorong pemerintah kabupaten/kota buat ikut disiplin dalam pelaporan LHKPN.
Targetnya jelas: standar transparansi yang sama bisa diterapkan di semua level pemerintahan.
“Ini bukan cuma soal patuh aturan, tapi membangun budaya integritas yang berkelanjutan,” katanya.
Capaian 100 persen ini bukan cuma angka keren di atas kertas. Lebih dari itu, ini jadi sinyal kalau Jawa Tengah serius pengin jadi daerah yang bersih, transparan, dan anti korupsi.
Dengan langkah kayak gini, DPRD Jateng lagi coba bangun trust publik dari hal paling basic: jujur soal apa yang dimiliki. Di tengah isu korupsi yang masih jadi perhatian, langkah kecil tapi konsisten kayak gini bisa jadi game changer. (*)
