BACAAJA, JAKARTA – Video deretan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) lagi ramai di media sosial. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui detail pengadaannya dan bakal melakukan pengecekan ulang.
Menurut Purbaya, rencana pengadaan motor listrik sebenarnya bukan hal baru. Usulan itu sempat muncul tahun lalu, bersamaan dengan pengadaan komputer untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, saat itu ia memilih menolak.
“Tahun lalu sempat kita tolak, termasuk pembelian komputer dalam jumlah besar dan motor. Sekarang saya belum tahu detailnya, nanti saya cek lagi,” ujarnya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026).
Bacaaja: Surat Siswa Kudus Viral, Tolak MBG Demi Guru Heboh
Bacaaja: MBG Mau Dipangkas Satu Hari, Hematnya Bisa Tembus Puluhan Triliun
Purbaya menegaskan, anggaran program MBG seharusnya lebih difokuskan ke kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bagi masyarakat.
“Bukan tidak boleh, tapi prioritasnya harus jelas. Program ini kan intinya untuk makanan,” katanya.
Purbaya singgung efisiensi
Ia juga menyinggung soal efisiensi anggaran, agar belanja negara benar-benar tepat sasaran dan tidak melebar ke kebutuhan yang belum mendesak.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik memang sudah masuk dalam rencana anggaran 2025.
Menurutnya, kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Motor ini untuk mendukung operasional di lapangan. Saat ini belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara,” jelas Dadan.
Dadan juga meluruskan kabar yang beredar soal jumlah motor listrik. Ia menegaskan angka 70 ribu unit tidak benar.
Realisasi pengadaan saat ini mencapai 21.801 unit dari total rencana sekitar 25 ribu unit.
Viralnya video motor listrik ini langsung memicu perhatian publik, terutama soal prioritas penggunaan anggaran negara.
Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan program MBG berjalan optimal. Tapi di sisi lain, transparansi dan ketepatan belanja tetap jadi sorotan utama.
Kini, publik tinggal menunggu hasil pengecekan dari Kementerian Keuangan—apakah pengadaan ini memang urgent, atau justru perlu dievaluasi ulang. (*)
