BACAAJA, SEMARANG- ASN di berbagai kota disuruh beralih ke transportasi umum. Apalagi di tengah krisis energi global, langkah ini dianggap bisa menekan konsumsi BBM. Tapi di lapangan, banyak kota belum benar-benar siap.
Akademisi sekaligus pengamat transportasi Soegijapranata Catholic University (SCU) Semarang, Djoko Setijowarno menilai, kebijakan ini memang penting. Transportasi umum, kata dia, adalah kebutuhan dasar yang seharusnya dipenuhi negara.
“Transportasi umum sangat terasa manfaatnya, terutama saat dunia tengah dihantam krisis energi global,” ujarnya, Minggu (5/4/2026). Pemerintah sendiri sudah mulai ambil langkah. Salah satunya membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen.
Baca juga: Transportasi Hijau? Semarang Pilih Bus Listrik!
ASN juga didorong beralih ke transportasi publik sebagai bagian dari kebijakan hemat energi. Namun, kondisi di daerah belum mendukung. Banyak kota masih minim layanan transportasi umum. Jadwal tidak pasti, armada terbatas, dan kenyamanan jauh dari harapan.
Kondisi ini bikin kebijakan terasa jomplang. ASN diminta pindah moda, tapi pilihannya belum tersedia. Alhasil, kebijakan yang seharusnya jadi solusi malah berpotensi jadi beban baru.
Berbeda dengan Jakarta. Sistem transportasi publik di ibu kota relatif siap. Bahkan ASN Pemprov DKI Jakarta sudah diwajibkan naik transportasi umum setiap hari Rabu, dan kebijakan itu bisa berjalan karena infrastrukturnya mendukung.
Mobilitas Harian
Sementara di daerah lain, ceritanya beda. Meski ada puluhan pemerintah daerah yang mulai mengoperasikan transportasi umum modern, keberadaannya belum bisa diandalkan untuk mobilitas harian.
Djoko juga menyoroti keterlambatan pemerintah dalam membenahi sektor ini. Ia melihat banyak layanan transportasi umum di kota-kota justru hilang pelan-pelan.
“Di banyak kota, fasilitas transportasi publik seolah dibiarkan hilang tanpa jejak. Kalaupun masih ada yang bertahan, armadanya sering kali beroperasi seadanya hanya menunggu waktu sampai benar-benar tidak layak jalan lagi,” tegasnya.
Di tengah situasi global yang makin menekan, berbagai negara sudah lebih dulu bergerak cepat. Negara dengan sistem transportasi publik yang lemah cenderung mengambil langkah pembatasan energi.
Baca juga: Berawal Saling Senggol di Medsos, Respati Undang Dosen Unesa Bahas Optimalisasi Transportasi Solo
Pakistan, misalnya, memangkas hari kerja jadi empat hari dalam seminggu. Mesir menaikkan harga BBM hingga 30 persen secara bertahap. India memperketat distribusi gas dan mengurangi subsidi energi.
Thailand dan Vietnam mendorong kerja dari rumah serta membatasi mobilitas. Filipina bahkan mengurangi konsumsi BBM dan listrik di instansi pemerintah hingga 10-20 persen.
Sebaliknya, negara dengan transportasi publik yang mapan memilih langkah lebih progresif. Korea Selatan menyesuaikan harga BBM secara dinamis. Jepang siap melepas cadangan minyak demi menjaga stabilitas.
Australia melangkah lebih jauh. Mereka menggratiskan layanan transportasi umum untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Melihat kondisi itu, Djoko menilai Indonesia seharusnya belajar. Tanpa pembenahan serius, kebijakan mendorong ASN naik transportasi umum hanya akan jadi imbauan tanpa dampak nyata.
ASN disuruh naik transportasi umum demi hemat energi. Tapi kalau armadanya masih “datang kalau sempat”, jangan heran kalau yang hemat bukan BBM, melainkan harapan. (bae)
