BACAAJA, JAKARTA – Arah penanganan kasus penyiraman air keras ke aktivis mendadak belok, dan bikin banyak orang bertanya-tanya. Dari yang awalnya ditangani polisi, kini justru berpindah ke institusi militer.
Kasus yang menimpa Andrie Yunus ini memang sejak awal sudah menyita perhatian. Selain karena kekerasannya, posisi korban sebagai aktivis HAM bikin publik makin serius ngikutin perkembangannya.
Polda Metro Jaya akhirnya mengonfirmasi bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke Puspom TNI. Tapi yang bikin heran, alasan detail di balik keputusan ini belum juga dibuka ke publik.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menyebut pelimpahan dilakukan setelah pihaknya menemukan sejumlah fakta dari hasil penyelidikan.
“Setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan, kami melaporkannya kepada pimpinan dalam rapat dan melimpahkan perkara ini ke Puspom TNI,” kata Iman.
Meski begitu, kapan tepatnya berkas itu dipindahkan juga belum dijelaskan. Informasi yang beredar justru menambah tanda tanya baru.
Sempat muncul kabar adanya seremoni pelimpahan perkara yang dijadwalkan pada 19 Maret 2026. Namun, agenda tersebut mendadak dibatalkan tanpa penjelasan lebih lanjut.
Situasi ini membuat transparansi penanganan kasus jadi sorotan. Apalagi, publik belum mendapat gambaran utuh soal apa yang sebenarnya terjadi di balik layar.
Ketika ditanya lebih jauh oleh wartawan, Iman memilih irit bicara. Bahkan, ia hanya menjawab singkat setelah menghadiri rapat di DPR.
Momen itu terjadi usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Sikap tertutup ini justru memancing lebih banyak spekulasi. Banyak pihak menilai, kasus seperti ini seharusnya dibuka secara jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap kasus ini juga datang dari lembaga HAM. Komnas HAM turut meminta penjelasan langsung dari pihak kepolisian.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM mencoba menggali bagaimana proses hukum berjalan dan apa saja langkah yang sudah diambil.
Komisioner Saurlin P. Siagian menyebut bahwa sejumlah barang bukti sudah diserahkan ke pihak TNI.
Namun, ia menegaskan satu hal penting: proses di kepolisian belum berhenti. Artinya, ada dua jalur yang masih berjalan.
“Polda Metro Jaya masih melanjutkan penyelidikan, tidak menghentikan prosesnya,” ujar Saurlin.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah nanti kasus ini akan diselesaikan melalui mekanisme koneksitas, atau berjalan masing-masing?
Sejauh ini, belum ada jawaban pasti. Bahkan pihak kepolisian sendiri belum menjelaskan skema penanganan lintas institusi tersebut.
Sebelumnya, Iman juga sempat menyebut bahwa penyidikan tetap berjalan meski pelaku diduga berasal dari unsur militer.
Pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa kasus ini memang melibatkan pihak dari dua institusi berbeda.
Di sisi lain, kejaksaan juga sudah mulai masuk dalam proses awal. Hal ini ditandai dengan diterimanya dokumen penting terkait penyidikan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dapot Dariarma, membenarkan pihaknya telah menerima SPDP.
Dokumen tersebut berisi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atas kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus.
Masuknya kejaksaan menunjukkan bahwa perkara ini memang sudah berada dalam tahap serius secara hukum.
Namun, lagi-lagi publik masih dibuat menunggu kejelasan soal arah akhirnya.
Apakah pelimpahan ke TNI akan mempercepat proses, atau justru membuatnya makin rumit?
Di tengah kondisi ini, kepercayaan publik jadi taruhan besar. Apalagi kasus ini menyangkut aktivis HAM yang selama ini vokal.
Banyak pihak berharap ada keterbukaan lebih lanjut, termasuk soal siapa pelaku dan bagaimana proses hukumnya berjalan.
Tanpa itu, spekulasi akan terus berkembang dan bisa mengaburkan fakta sebenarnya.
Kasus ini juga jadi pengingat bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat krusial.
Ketika tidak dijelaskan dengan baik, justru bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Untuk saat ini, satu hal yang pasti: proses hukum masih berjalan, meski arahnya belum sepenuhnya jelas.
Publik pun kini menunggu, apakah kasus ini akan diusut tuntas atau justru berlarut tanpa kepastian. (*)
