BACAAJA, SEMARANG- KPK sekarang ngunci tiga sektor krusial di pemerintah daerah Jawa Tengah. Yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta praktik jual beli jabatan.
Tiga titik ini dinilai paling rawan disusupi kepentingan. Makanya pengawasannya gak cuma formalitas. KPK bakal bedah sampai ke isi kebijakan dan prosesnya.
Baca juga: 2026 Belum Tiga Bulan Berjalan Tiga Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK, Apa yang Salah?
Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti bilang, pendekatannya kini berubah. “Jika dulu kita berfokus pada bahasan administratif dan monitoring evaluasi, kali ini dilakukan dengan pendalaman substansi,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Artinya, bukan cuma laporan yang dicek. Tapi juga bagaimana anggaran disusun, proyek ditentukan, sampai proses pengisian jabatan. KPK ingin memastikan semua kebijakan benar-benar buat kepentingan publik. Bukan jadi celah buat main proyek atau bagi-bagi kursi. “Jangan sampai kita menggunakan anggaran negara untuk kepentingan politik atau pribadi,” tegas Ely.
Amanah Rakyat
Gubernur Jateng , Ahmad Luthfi ikut ngingetin hal yang sama. Dia minta semua kepala daerah gak main-main soal integritas. “Sebagai pejabat publik yang memegang amanah rakyat, kita perlu berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi integritas yang dilandaskan pada kepentingan publik,” ujarnya.
Baca juga: Daftar 7 Bupati/Wali Kota Hasil Pilkada 2024 yang Terjaring OTT KPK, Dua dari Jateng
Menurutnya, setiap kebijakan harus balik lagi ke warga. Bukan ke kepentingan pribadi atau kelompok. Lewat fokus di tiga sektor ini, KPK berharap potensi korupsi bisa dipersempit. Jadi bukan nunggu kasus meledak, tapi dicegah dari hulunya.
Kalau dulu korupsi sering “rapi di laporan, berantakan di lapangan”, sekarang KPK mulai bongkar dapurnya sekalian. Jadi buat yang masih mikir bisa main aman di balik meja… sepertinya kursinya mulai goyang duluan. (bae)
