BACAAJA, SEMARANG — Aduan soal menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari warga Solo akhirnya dibawa langsung ke forum resmi tingkat provinsi.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, angkat suara dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026).
Rakor ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, serta seluruh kepala daerah se-Jateng.
Bacaaja: Puluhan Dapur MBG Disetop, Standar Jadi Sorotan
Bacaaja: Menu Ramadan di Bawah Standar, Jawa Tengah Tertinggi Kasus MBG Bermasalah
Respati blak-blakan menyampaikan kalau dalam beberapa waktu terakhir, Pemkot Solo menerima banyak aduan soal menu MBG yang dinilai nggak sesuai harapan penerima manfaat.
Padahal, program ini tujuannya mulia: ningkatin kualitas SDM lewat asupan gizi yang proper.
“Kami sangat prihatin. Harapannya pemerintah daerah punya kewenangan supaya bisa cepat merespons aduan dan menindaklanjuti SPPG yang ada,” tegas Respati.
Minta Pemda dikasih ruang kontrol
Menurut Respati, kalau Pemda cuma jadi penonton tanpa kewenangan langsung, respon ke lapangan jadi nggak maksimal.
Ia mendorong supaya pemerintah daerah diberi ruang untuk:
- Validasi data penerima manfaat
- Mengawasi dapur SPPG
- Memastikan supplier aman
- Memberi fleksibilitas belanja di pasar
- Mengawal penyerapan tenaga kerja lokal
Semua itu demi satu target: zero accident dalam pelaksanaan MBG.
“Kami ingin lebih responsif menindaklanjuti aduan masyarakat,” ujarnya.
Respati juga berharap BGN makin solid koordinasinya dengan Pemda. Karena yang paling cepat menerima keluhan warga ya pemerintah daerah.
Kalau komunikasi lancar dan kewenangan jelas, aduan nggak bakal numpuk dan program tetap jalan sesuai tujuan awalnya.
Intinya: MBG harus tetap jadi solusi peningkatan gizi, bukan malah jadi bahan keluhan. Dan menurut Respati, kuncinya ada di penguatan peran Pemda biar bisa gercep, bukan cuma nunggu instruksi. (*)
