BACAAJA, SEMARANG- Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di lereng Gunung Slamet, mulai dari Pemalang, Tegal, sampai Purbalingga ternyata dipicu oleh campuran maut antara hujan ekstrem, lereng curam, dan karakter tanah yang gampang jenuh air.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng, Widi Hartanto menjelaskan, hujan ekstrem terjadi pada 23-24 Januari 2026. Curah hujan di wilayah hulu Slamet saat itu tembus 100-150 milimeter per hari.
“Padahal normalnya itu sekitar 50 milimeter per hari. Kalau lebih dari itu, debit air naik drastis dan risiko banjir langsung ikut melonjak,” kata Widi, Rabu (28/1/2026).
Wilayah seperti Kecamatan Pulosari dan Moga di Pemalang berada di kawasan Sub DAS Penakir, bagian dari hulu Sub DAS Gintung. Masalahnya, sekitar 64 persen wilayah ini punya kemiringan lereng dari kategori agak curam sampai sangat curam.
Baca juga: Banjir Sudah Surut, Trauma Belum: Pemprov Fokus Nenangin Warga
Efeknya? Air hujan nggak sempat meresap, langsung tancap gas ke bawah. Aliran permukaan jadi lebih cepat, daya kikis makin kuat, dan tanah pun gampang tergerus.
Dari situ, longsor di bagian hulu dan tengah pun rawan terjadi. Dampaknya menjalar ke hilir berupa sedimentasi sungai dan pendangkalan, yang ujung-ujungnya bikin banjir makin parah.
Widi mencatat, sejak 2022 sudah banyak titik longsoran bermunculan di lereng Gunung Slamet. Salah satu biang keroknya adalah jenis tanah latosol coklat yang mendominasi kawasan tersebut. “Tanahnya gembur, gampang jenuh air, dan mudah tererosi. Kalau hujan deras dan lama, banjir bandang jadi susah dihindari,” jelasnya.
Selain faktor alam, daya dukung lingkungan juga ikut berperan. Kalau tutupan lahan rapat, banyak pohon dan tanaman keras, dampak hujan ekstrem bisa ditekan. Tapi kalau lahannya didominasi tanaman semusim, kemampuan menahan air jelas berkurang.
Aktivitas Tambang
Meski begitu, Widi menegaskan banjir dan longsor ini tidak ada kaitannya dengan aktivitas tambang. Pasalnya, lokasi tambang berada jauh di kaki gunung, dengan elevasi ratusan meter lebih rendah dari titik longsoran.
Pernyataan itu diperkuat Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto. Ia memastikan tidak ada aktivitas pertambangan di tubuh Gunung Slamet. “Tambang itu lokasinya jauh dari titik longsor. Tidak ada yang masuk ke area inti Gunung Slamet,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Jateng terus mendorong rehabilitasi hutan dan lahan, terutama di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tutupannya mulai berkurang. Penanaman kembali dilakukan lewat reboisasi dan penghijauan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Bahkan, Pemprov Jateng sudah mengusulkan agar kawasan hutan Gunung Slamet ditetapkan sebagai Taman Nasional yang mencakup lima kabupaten, sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi.
Di sisi mitigasi, Dinas ESDM rutin merilis peta potensi gerakan tanah setiap bulan, terutama saat musim hujan. Peta ini disusun berdasarkan data curah hujan dan prakiraan cuaca dari BMKG, lalu disebarkan ke bupati dan wali kota sebagai peringatan dini.
Baca juga: Banjir dan Longsor Lereng Gunung Slamet: 4 Kabupaten Terdampak, Timbulkan Korban Jiwa
Kalau ada pelaku usaha tambang yang melanggar aturan, pemerintah juga memastikan tidak akan ragu menindak. Mulai dari peringatan, penghentian aktivitas, sampai pencabutan izin, seperti yang diusulkan terhadap PT Dinar Batu Agung karena tak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan.
Sementara itu, penanganan darurat di lokasi bencana terus berjalan, mulai dari evakuasi warga, pendirian posko logistik dan dapur umum, layanan kesehatan, hingga pembersihan material longsor.
Jadi kalau hujan deras bikin lereng Slamet “ambles”, jangan buru-buru nyalahin satu faktor saja. Alam punya caranya sendiri buat ngasih alarm. Tinggal manusianya mau dengar dan berbenah, atau tetap cuek sampai Slamet kembali ngasih notifikasi versi ekstrem. (tebe)
