Dirman adalah Sarjana Pertanian Universitas Hasanuddin dengan minat kajian di bidang ekonomi, ekologi, dan sosiologi. Tinggal di Tarakan, Kalimantan Utara.
Jika kita masih memelihara sistem yang hanya menguntungkan mereka yang punya “jalur langit” atau “jalur ordal”, maka jargon Indonesia Emas 2045 mungkin hanya akan berakhir menjadi Indonesia Cemas.
Kita sering mendengar jargon “Indonesia Emas 2045”. Atau jargon kebanggaan lama bahwa tanah kita adalah tanah surga di mana tongkat kayu bisa jadi tanaman. Namun, bagi para pejuang loker (lowongan kerja) yang setiap hari scrolling LinkedIn sampai jempol kapalan, narasi itu terasa seperti janji manis marketing perumahan.
Pertanyaannya, kalau kita sekaya itu, kenapa cari kerja dan hidup layak susahnya minta ampun?
Daron Acemoglu dan James A. Robinson punya jawabannya dalam buku legendaris mereka, “Why Nations Fail”. Mereka mematahkan teori bahwa negara gagal itu karena kutukan geografi atau kurangnya sumber daya alam. Menurut mereka, penentunya cuma satu: Institusi.
Ada dua jenis institusi yang mereka bahas: Inklusif dan Ekstraktif. Institusi inklusif adalah sistem yang membuka pintu seluas-luasnya bagi rakyat untuk berinovasi dan bekerja secara adil. Sebaliknya, institusi ekstraktif adalah sistem yang didesain untuk “memeras” kekayaan rakyat demi keuntungan segelintir elit.
Di Indonesia, kita sedang bertarung melawan sisa-sisa (atau mungkin kebangkitan kembali?) institusi ekstraktif ini dalam bentuk yang lebih modern, yaitu budaya “Ordal” alias Orang Dalam.
Bayangkan, seorang sarjana pertanian yang paham betul cara membuat tanah kering jadi subur harus kalah dalam seleksi kerja hanya karena kandidat lain adalah keponakan dari sepupu jauh sang manajer.
Ini bukan sekadar masalah ketidakadilan sosial, tapi masalah ekonomi yang serius. Ketika koneksi lebih dihargai daripada kompetensi, maka inovasi mati di tempat. Inilah yang disebut Acemoglu sebagai penghambat kemajuan negara.
Secara kontekstual, institusi ekstraktif ini membuat biaya hidup meroket sementara peluang ekonomi mengkerut. Kita dipaksa menjadi kreatif secara mandiri, istilah kerennya entrepreneur, padahal sebenarnya itu adalah bentuk pertahanan diri karena negara gagal menyediakan ekosistem yang inklusif.
Kita diminta inovatif, tapi saat berurusan dengan birokrasi prosedurnya sering kali lebih panjang dan membingungkan daripada plot film Inception.
Ironisnya, di tengah perdebatan politik yang makin bising, kita jarang membahas bagaimana cara membongkar institusi ekstraktif ini. Kita lebih sibuk berdebat soal hal-hal superfisial, sementara “vampir-vampir” institusi terus menyedot potensi bangsa.
Jika kita masih memelihara sistem yang hanya menguntungkan mereka yang punya “jalur langit” atau “jalur ordal”, maka jargon Indonesia Emas 2045 mungkin hanya akan berakhir menjadi Indonesia Cemas.
Negara tidak akan maju hanya dengan mengandalkan kesuburan tanahnya, karena menurut Acemoglu tanah surga pun bisa jadi neraka jika dikelola oleh sistem yang hobi memeras daripada mengapresiasi.
Solusinya bukan sekadar mengganti slogan, melainkan membongkar mekanisme institusionalnya, melalui transparansi rekrutmen, digitalisasi birokrasi yang dapat diaudit publik, sanksi nyata bagi praktik ordal, serta perlindungan bagi inovator baru.
Tanpa meritokrasi yang ditegakkan secara konsisten, kompetensi akan selalu kalah oleh koneksi dan pertumbuhan hanya akan dinikmati segelintir orang. Sudah saatnya kita sadar bahwa yang gagal bukan kita yang kurang bekerja keras, tapi sistem yang memang tidak didesain untuk kita semua.(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
