BACAAJA, SEMARANG- Penantian panjang para korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akhirnya masuk babak baru. Kasus ini mulai disidangkan di PN Semarang setelah mangkrak bertahun-tahun.
Korban adalah calon pekerja migran yang dijanjikan kerja bergaji tinggi di New Zealand. Nyatanya, mereka direkrut perusahaan bodong tanpa izin resmi penempatan PMI.
Mayoritas korban berasal dari Jateng. Modusnya klasik tapi kejam, korban diminta setor uang penempatan Rp 15 juta sampai Rp 50 juta. Catatan SBMI menyebut ada sekitar 108 korban. Total kerugian yang lenyap ditaksir tembus miliaran rupiah.
Baca juga: Telantarkan Puluhan Korban, Dua Penyalur Pekerja Migran Diringkus Polisi
Pendamping hukum korban dari LBH Semarang, Safali menyebut, proses hukum sejak awal berjalan lambat. Dampaknya, banyak korban kelelahan dan memilih mundur di tengah jalan.
“Korban ini sudah lama menunggu keadilan, tapi prosesnya lamban dan minim perspektif korban. Akibatnya hak-hak mereka terkatung-katung,” kata Safali, Senin (12/1/2026). Sidang perdana perkara Nomor 587/Pid.Sus/2025/PN Smg digelar 16 Desember 2025. Dua terdakwa duduk di kursi pesakitan, yakni Vera Andriani Mizzi dan Nana Robbiyana.
Pasal Berlapis
Jaksa menjerat keduanya dengan berlapis pasal TPPO, perlindungan PMI, hingga penipuan. Ancaman hukumannya tidak main-main. Dalam persidangan, korban mulai buka suara. Salah satu saksi mengaku diminta membayar Rp 38,5 juta dengan iming-iming kerja caregiver. Uangnya habis, berangkat tidak, dan korban kehilangan hak-hak dasarnya.
Kesaksian serupa muncul di sidang 8 Januari 2026. Tiga korban lain mengaku dijanjikan kerja petik buah ceri dan caregiver dengan gaji tinggi. Mereka diminta membayar Rp 20 juta hingga Rp 26,7 juta. Semua berujung sama, mimpi kerja di luar negeri kandas di tengah jalan.
Safali menegaskan kasus ini bukan soal satu dua orang. Menurutnya, ratusan korban terdampak akibat modus licik para terdakwa. “Ini jelas kejahatan terorganisir, memanfaatkan kerentanan orang yang butuh kerja. Negara tidak boleh abai,” tegasnya.
Baca juga: Dijanjikan Kerja di Korsel Ternyata Cuma Diajak Plesiran ke Luar Negeri, Belasan Warga Demak Tertipu
SBMI dan LBH Semarang mendesak aparat penegak hukum memakai perspektif korban. Mereka juga meminta hakim memutus perkara seadil-adilnya.
Selain itu, Safali berharap restitusi korban benar-benar dikabulkan. “Korban jangan cuma dipakai buat pembuktian, tapi haknya harus dipulihkan,” pungkasnya.
Kasus ini jadi pengingat pahit: yang terbang ke New Zealand cuma janji-janjinya, sementara uang korban mendarat entah di mana. Kini tinggal satu harapan, semoga keadilan nggak ikut jadi “janji manis” berikutnya. (bae)
