BACAAJA, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan sikapnya menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. Bagi partai berlambang banteng itu, pilkada langsung adalah soal kedaulatan rakyat yang nggak bisa ditawar.
Sikap tersebut ditegaskan dalam Rakernas I PDIP 2026 yang digelar di Ancol, Jakarta. Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaludin membacakan rekomendasi eksternal Rakernas yang menekankan pentingnya pilkada langsung demi legitimasi kepemimpinan daerah.
“Rakernas menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pilkada langsung, agar legitimasi kuat dan masa jabatan kepala daerah tetap jelas lima tahun,” kata Jamaludin, Senin (12/1/2026).
Baca juga: Ganjar Tegesin PDIP Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD: Sudah Benar Pilih Langsung Aja!
Tak cuma soal mekanisme pemilihan, PDIP juga mendorong agar pilkada ke depan bisa lebih murah dan bersih. Beberapa opsi yang disorongkan antara lain penerapan e-voting, penindakan tegas terhadap politik uang, hingga pengetatan biaya kampanye.
Partai ini juga menyoroti praktik mahar politik yang dinilai merusak demokrasi. Menurut PDIP, pembiayaan rekomendasi calon harus dicegah, sementara profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu wajib diperkuat.
Selain itu, Jamaludin menyebut PDIP mendorong reformasi sistem politik nasional secara menyeluruh, berjalan beriringan dengan reformasi hukum yang berkeadilan. Salah satunya dengan menyederhanakan sistem multipartai agar sejalan dengan sistem presidensial.
Sikap Politik
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan langsung sikap politik partai, termasuk soal pilkada lewat DPRD. Sikap tersebut merupakan hasil kajian internal selama dua hari Rakernas.
Tak hanya pilkada, PDIP juga akan menyampaikan rekomendasi di berbagai sektor lain, mulai dari pemerintahan, kerakyatan, organisasi partai, strategi pemenangan pemilu, hingga isu lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Rakernas I PDIP sekaligus HUT ke-53 partai ini digelar pada 10–12 Januari 2026 dan dihadiri jajaran pengurus dari pusat hingga daerah. Forum tersebut menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Baca juga: Kritis Boleh, Asal Jangan Cuma Nyaring: Pesan Puan ke Kader Banteng
Di sisi lain, mayoritas fraksi di DPR justru menyatakan dukungan terhadap usulan pilkada lewat DPRD. Enam fraksi, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat sudah satu suara. Sementara PKS mendukung dengan catatan pilkada via DPRD hanya berlaku untuk tingkat kabupaten.
Dengan komposisi itu, PDIP kini menjadi satu-satunya partai di DPR yang secara tegas menolak pilkada tidak langsung. Posisi ini sejalan dengan hasil survei LSI Denny JA yang mencatat 66,1 persen responden menolak pilkada lewat DPRD. Di tengah koalisi yang makin rapat, PDIP memilih jalan sepi. Soal pilkada, banteng tetap kukuh: memilih pemimpin itu hak rakyat, bukan agenda rapat. (tebe)
