BACAAJA, JAKARTA – Indonesia lagi serius ngomongin krisis iklim. Tapi sayangnya, fokus negara masih berat ke mitigasi, bukan adaptasi.
Dampaknya? Inisiatif adaptasi krisis iklim yang digerakkan perempuan dan kelompok rentan di akar rumput malah kurang diperhatiin.
Hal ini disorot Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi. Menurutnya, negara belum punya anggaran yang benar-benar responsif dan transformatif buat mendukung adaptasi krisis iklim berbasis komunitas.
Bacaaja: Sawah Bisa Jadi Senjata Rahasia Lawan Krisis Iklim, Kok Bisa?
Bacaaja: Irlandia Suntik Mati Seluruh PLTU Batu Bara, Andalkan Pembangkit Listrik Tenaga Angin
Masalahnya bukan cuma soal niat, tapi juga soal akses. Untuk dapetin pembiayaan adaptasi iklim, perempuan dipaksa ngikutin standar administrasi super ketat—dari laporan keuangan sampai pertanggungjawaban teknis.
“Tidak mungkin itu bisa dilakukan perempuan kalau aturannya diperketat. Artinya, negara secara tidak langsung bikin batasan untuk akses pembiayaan,” kata Armayanti dalam webinar, Sabtu (27/12/2025).
Transisi energi, tapi skala raksasa
Bukan cuma soal adaptasi yang terpinggirkan. Strategi mitigasi iklim Indonesia juga masih bertumpu pada proyek-proyek besar dan ekstraktif.
Contohnya, transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT) lewat proyek skala raksasa demi ngejar pasokan listrik nasional.
Masalahnya, proyek-proyek EBT ini sering tutup mata soal dampak sosial, lingkungan, dan ketimpangan gender.
Dalam setahun terakhir saja, Solidaritas Perempuan menangani 12 kasus yang berkaitan langsung dengan proyek transisi energi.
“Tidak ada manfaat nyata dari transisi energi skala besar ini, terutama PLTS, PLTA, panas bumi, dan bioenergi,” tegas Armayanti.
Masih ngandelin ekonomi ekstraktif
Di sisi lain, komitmen iklim Indonesia lewat Second Nationally Determined Contribution (SNDC) malah disatukan dengan ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Artinya, negara masih ngandelin ekstraktivisme buat ngegas ekonomi.
Padahal, pola ini justru berpotensi memperparah krisis iklim, bukan menyelesaikannya.
Koordinator Pengembangan Usaha Konservasi Energi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Devi Laksmi, mengakui pemerintah memang masih lebih fokus ke mitigasi dibanding adaptasi.
Menurutnya, transisi energi ke EBT sebenarnya bisa jadi peluang besar buat penciptaan lapangan kerja, asal aksesnya dibuka secara adil.
Masalahnya, posisi strategis di sektor energi masih didominasi laki-laki. Saat ini, cuma sekitar 5 persen posisi pengambil keputusan di sektor energi yang dipegang perempuan.
Di sektor EBT dan konservasi energi, angkanya juga belum menggembirakan:
- Auditor energi perempuan: 51 dari 1.128 orang
- Manajer energi perempuan: 43 dari 1.273 orang
Meski begitu, Devi menyebut Kementerian ESDM sudah punya Anggaran Responsif Gender (ARG).
Contohnya, pada 2023, anggaran ARG untuk pembangunan PLTS mencapai Rp 51,9 miliar.
Intinya? Krisis iklim nggak bisa diselesaikan cuma dengan proyek gede dan target emisi doang.
Tanpa adaptasi berbasis komunitas dan tanpa perempuan di barisan depan, transisi energi berisiko cuma jadi slogan hijau tanpa keadilan. (*)
