BACAAJA, JAKARTA – Wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD terus menuai kritik. Kali ini, sorotan datang dari pengamat politik Adi Prayitno.
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), ide tersebut bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tapi mencerminkan ketakutan elite politik terhadap rakyat yang makin kritis.
Adi menilai, elite kini mulai kehilangan kendali. Rakyat tak lagi pasif, tapi punya “senjata” baru: menghukum politisi lewat bilik suara.
Bacaaja: Partai Orba Ngotot Pilkada Balik ke DPRD, Ini Parpol yang Merapat Masuk Barisan
Bacaaja: Pilkada lewat DPRD Bentuk Kemunduran Demokrasi, Pengamat: Politik Transaksional
“Ada kesan elite mulai takut ke rakyat. Rakyat sekarang kritis dan susah dikendalikan. Mereka bisa menghukum elite dengan cara tidak memilih di pilkada karena kinerjanya buruk. Ini yang ditakuti, makanya ingin lewat DPRD saja,” kata Adi, Senin (29/12/2025).
Pangkas hak rakyat
Menurut Adi, jika pilkada benar-benar dialihkan ke DPRD, yang paling rugi 100 persen adalah rakyat. Sebab, rakyat kehilangan hak paling fundamental dalam demokrasi: memilih pemimpinnya sendiri.
“Jantung demokrasi itu memilih pemimpin secara langsung, bukan diwakilkan ke DPRD,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ironi besar di balik wacana ini. Di saat kinerja DPRD kerap jadi sasaran kritik publik, justru lembaga itulah yang akan diberi kewenangan menentukan kepala daerah.
“Ini paradoks. Kinerja DPRD sering disorot, tapi malah diberi kekuasaan lebih besar. Ini sama saja menggunting hak rakyat,” ujarnya.
Biaya politik mahal bukan alasan
Adi juga membantah alasan klasik elite: ongkos politik mahal. Menurutnya, mahalnya biaya pilkada bukan kesalahan rakyat, melainkan buah dari sistem politik yang rusak.
“Jawabannya bukan pilkada lewat DPRD. Jawabannya perbaiki sistem kompetisinya,” kata Adi.
Ia menegaskan, sumber masalah ada pada praktik politik uang dan mekanisme pencalonan di partai politik, karena mayoritas calon kepala daerah berasal dari parpol.
Meski kritik berdatangan, sejumlah partai tetap satu barisan mendukung pilkada lewat DPRD. Di antaranya Gerindra, Golkar, PKB, dan Nasdem.
Sekjen Gerindra Sugiono menyebut biaya kampanye pilkada langsung sudah terlalu mahal dan jadi penghalang bagi orang-orang berkualitas untuk maju.
“Biaya kampanye itu prohibitif, mahal. Ini yang harus dievaluasi,” kata Sugiono.
Menurutnya, sistem pilkada lewat DPRD bisa membuat proses lebih efisien, baik dari sisi mekanisme maupun anggaran.
Elite vs Rakyat
Di tengah dorongan elite untuk “efisiensi”, kritik publik makin keras. Banyak pihak menilai wacana ini bukan solusi, melainkan langkah mundur demokrasi.
Pertarungannya kini jelas: elite ingin aman dari hukuman rakyat, rakyat ingin tetap memegang hak memilih.
Dan pertanyaannya tinggal satu: demokrasi mau diselamatkan, atau justru dipersempit? (*)
