BACAAJA, SEMARANG- Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, pendekatan pelayanan publik di Jawa Tengah pelan-pelan digeser. Bukan hanya soal cepat beres, tapi juga soal rasa dekat. Birokrasi tak lagi menunggu laporan datang, tapi aktif membuka pintu, baik lewat layar ponsel maupun ruang layanan fisik.
Upaya itu dirajut lewat Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN). Aplikasi resmi Pemprov Jateng yang tampil sederhana, tapi membawa pesan besar: pemerintah siap disapa kapan saja. Lewat JNN, warga bisa cari informasi, menyampaikan aspirasi, hingga mengadu soal pelayanan publik, semua cukup dari genggaman.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jateng, Agung Hariyadi menyebut, JNN sebagai jembatan yang memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat. Fitur-fitur di dalamnya terus dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan warga yang dinamis.
Isinya pun lengkap. Mulai dari kanal pengaduan 24 jam, call center 150945 (Isogas), berita seputar Jawa Tengah, bursa kerja terhubung e-Makaryo, info Trans Jateng, cek pajak kendaraan, layanan Dukcapil, daftar fasilitas kesehatan, sampai ruang Zilenial buat generasi muda. Bahkan fitur khusus Mudik Natal dan Tahun Baru juga disiapkan.
Baca juga: 3,8 Juta Warga Manfaatkan Layanan Speling dan Cek Kesehatan Gratis Pemprov Jateng
Di fitur mudik ini, warga bisa memantau kondisi lalu lintas, lokasi posko, rest area, CCTV keramaian, cuaca, fasilitas kesehatan, sampai titik SPKLU. Jadi sebelum berangkat, bisa cek situasi dulu, nggak cuma modal nekat dan doa.
Sejak diluncurkan Gubernur Ahmad Luthfi pada Agustus 2025, JNN mulai menemukan tempat di ponsel warga. Hingga Desember, aplikasi ini sudah diunduh 7.034 pengguna. Dari sana, ribuan suara masuk.
“Total aduan mencapai 9.247 laporan, dan 3.020 di antaranya berasal langsung dari aplikasi JNN,” kata Agung. Angka yang menunjukkan satu hal: warga mulai percaya untuk bersuara.
Dari laporan tersebut, sekitar 59 persen atau 5.449 aduan sudah ditangani. Sisanya masih berproses. Bagi Pemprov Jateng, ini bukan sekadar statistik, tapi tanda bahwa masyarakat ikut terlibat mengawasi jalannya pemerintahan.
Jalur Offline
Meski begitu, Pemprov sadar betul: tidak semua orang nyaman dengan aplikasi dan layar sentuh. Karena itu, jalur offline tetap dirawat lewat program Kantor Gubernur Rumah Rakyat.
Di sini, warga bisa datang langsung. Duduk, ngobrol, dan menyampaikan keluhan tanpa sekat formalitas berlebihan. Kantor gubernur bukan cuma tempat rapat, tapi ruang layanan.
Rumah Rakyat tak hanya ada di Semarang. Layanan serupa juga tersedia di eks kantor Bakorwil Pati, Solo, dan Banyumas. Pemerintah yang mendekat ke warga, bukan sebaliknya.
Aduan yang masuk pun beragam, mulai dari jalan rusak, lampu penerangan, fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Semua jadi bahan evaluasi sekaligus alarm dini bagi pemerintah. “Masyarakat ikut mengontrol program pemerintah. Dari laporan itu, kekurangan bisa segera diperbaiki,” ujar Agung.
Baca juga: Pemprov Jateng Buka Hotline Aduan Menu MBG, Lapor Kalau Nemu Masalah!
Di titik ini, pelayanan publik menemukan maknanya. Negara hadir, mendengar, lalu bergerak. Dari aplikasi di ponsel sampai ruang tatap muka sederhana. JNN dan Kantor Gubernur Rumah Rakyat jadi cermin arah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin: responsif, inklusif, dan membumi. Teknologi bukan untuk menjauhkan, tapi mendekatkan. Tatap muka tetap dijaga agar sentuhan manusiawi tak hilang.
Di Jateng negara sekarang bisa dihubungi lewat aplikasi dan didatangi langsung. Tinggal satu PR kecil: semoga laporan warga nggak cuma “dibaca”, tapi juga benar-benar bikin perubahan. Bukan sekadar centang hijau tanda sudah diterima. (tebe)
