BACAAJA, SEMARANG- Menutup 2025, Jawa Tengah punya banyak catatan buat dibuka lagi. Di bawah duet Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, peta ekonomi provinsi ini diwarnai dinamika sekaligus capaian yang bikin optimis.
Meski kebijakan pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD), ekonomi Jateng tetap melaju. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan III 2025 tembus 5,37 persen secara year on year (yoy). Angka itu bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang berada di level 5,04 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang aktivitas barang dan jasa yang terus bergerak. Plt Kepala BPS Jateng, Endang Tri Wahyuningsih, menyebut empat sektor masih jadi tulang punggung. Industri pengolahan memimpin dengan kontribusi 33,43 persen, disusul perdagangan 13,44 persen, pertanian 12,88 persen, dan konstruksi 11,82 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih jadi raja dengan porsi 60,64 persen.
Baca juga: Sekda Jateng: Stop Ekspor Mentah, Saatnya Hilirisasi Demi Naik Kelas!
Capaian itu, menurut Gubernur Ahmad Luthfi, bukan kerja satu pihak. Kolaborasi lintas stakeholder jadi kuncinya. “Ini hasil perencanaan dan kerja bareng seluruh stakeholder, mulai pemerintah pusat, kabupaten/kota, sampai Bank Indonesia Jawa Tengah,” ujar Luthfi saat ditemui di Kantor Perwakilan BI Jateng, Senin, (22/12/2025).
Efek Domino
Efek domino dari pertumbuhan ekonomi ini terasa ke sektor investasi. Data DPMPTSP Jateng mencatat realisasi investasi Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun. Dari angka itu, serapan tenaga kerja menyentuh 326.462 orang, tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Luthfi menegaskan, membangun daerah tak bisa cuma berharap APBD. “APBD dan PAD itu cuma sekitar 15 persen. Sisanya, 85 persen, ya investasi. Makanya Jateng dorong pemerintahan kolaboratif,” katanya.
Untuk menjaga kepercayaan investor, Pemprov Jateng terus memperkuat kepastian dan kenyamanan berusaha. Mulai dari layanan perizinan yang makin cepat dan digital, kolaborasi dengan pelaku industri, hingga penyiapan SDM lewat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.
Di sisi lain, pengembangan kawasan industri juga digenjot. Seluruh kepala daerah didorong membuka kawasan industri atau kawasan ekonomi baru agar investasi tak numpuk di satu titik saja.
Upaya itu berbuah apresiasi. Pemprov Jateng diganjar penghargaan Pioneer of Economic Empowerment dalam ajang Indonesia Kita Award. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi di Jakarta, 10 November 2025.
Ujung dari semua angka dan penghargaan itu tentu kesejahteraan warga. Data BPS Jateng menunjukkan, persentase penduduk miskin turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025.
Sambut 2026
Menatap 2026, Pemprov Jateng melihat fase pemulihan sekaligus transformasi struktural. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko menyebut, industri pengolahan masih jadi mesin utama pertumbuhan, sementara pertanian berperan penting menjaga stabilitas pangan dan inflasi.
Industri dan pertanian dinilai sebagai dua sektor kunci. Industri pengolahan mendominasi struktur PDRB, sedangkan pertanian jadi benteng ketahanan pangan lokal dan nasional. Karena itu, keduanya ditetapkan sebagai sektor prioritas pembangunan.
Baca juga: Bos-Bos Tionghoa Diminta Gas Ekonomi Jateng
Meski begitu, tantangan tak ringan. Tekanan harga pangan, dinamika global, hingga pasokan bahan baku menuntut keseimbangan antara manufaktur yang ngebut dan pertanian yang makin modern. Strateginya meliputi penguatan kawasan industri, percepatan investasi berbasis teknologi dan industri hijau, digitalisasi manufaktur, serta kemitraan industri dengan petani.
Semua itu juga harus ditopang SDM yang siap pakai lewat pendidikan vokasi dan pelatihan sesuai kebutuhan industri. Kalau ekonomi Jateng ini aplikasi, statusnya jelas: update berhasil. Tinggal pastikan baterainya awet, sinyalnya stabil, dan jangan sampai yang kaya makin full bar, sementara rakyat cuma kebagian mode hemat. (tebe)
