BACAAJA, YOGYAKARTA – Di tengah sekolah yang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah justru memilih tetap menggelontorkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tapi kebijakan ini tak cuma menuai pujian—ia juga mengundang kritik keras dari akademisi.
Guru Besar FEB UGM, Prof. Dr. R. Agus Sartono, menyebut postur anggaran MBG tidak rasional dan berpotensi salah prioritas, terutama ketika banyak daerah masih berjibaku dengan pemulihan pascabencana.
Menurut Prof Agus, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus mempercepat perbaikan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar yang rusak, ketimbang memaksakan program konsumsi harian di saat fiskal daerah belum sepenuhnya stabil.
Bacaaja: BGN Ngotot MBG Tetap Jalan saat Libur Sekolah, Siapa yang Makan?
Bacaaja: Anak Buah Cak Imin Bilang MBG Gak Butuh Ahli Gizi: Pembuat Kebijakan Itu Saya!
“Mari kita lihat secara lebih jernih salah satu program yang dapat dirampingkan agar lebih realistis, yaitu program Makan Bergizi Gratis,” ujar Prof Agus, baru-baru ini.
Pernyataan itu muncul di tengah klaim pemerintah bahwa anggaran MBG 2026 mencapai Rp335 triliun.
Rinciannya: Rp223,6 triliun sektor pendidikan, Rp67 triliun dana cadangan, Rp24,7 triliun kesehatan ibu hamil dan balita, serta Rp19,7 triliun sektor ekonomi.
Padahal, berdasarkan data Dapodik, jumlah penerima MBG sekitar 55,28 juta siswa. Dengan alokasi Rp15.000 per siswa per hari dan asumsi 190 hari efektif sekolah, kebutuhan riil MBG siswa dan pesantren diperkirakan hanya Rp157,55 triliun.
“Tidak rasional jika MBG dihitung seolah sekolah berjalan 360 hari,” tegas Prof Agus.
Masalahnya tak berhenti di angka. Skema MBG saat libur sekolah dinilai rawan salah sasaran.
Jika diganti makanan kering, nilai gizinya dipertanyakan. Jika harus diambil ke sekolah, orang tua justru menanggung beban waktu dan biaya tambahan.
Di saat bersamaan, daerah-daerah terdampak bencana masih membutuhkan anggaran besar untuk pemulihan layanan publik. Dalam konteks ini, Prof Agus menilai pengalihan sebagian anggaran MBG ke penanganan bencana jauh lebih masuk akal.
“MBG tetap bisa berjalan, tapi kelebihan dananya harus dioptimalkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar anggaran Rp15.000 per siswa tidak hanya ideal di atas kertas, sementara realisasinya jauh di bawah standar.
Singkatnya, kritik Prof Agus menampar logika kebijakan: ketika bencana belum pulih, memaksakan anggaran jumbo MBG justru berisiko salah sasaran dan boros. (*)
