BACAAJA, JAKARTA – Akhir November sampai awal Desember 2025, banjir bandang dan longsor nyapu Sumatera. Korban jiwa tembus 1.071 orang, ratusan masih hilang, dan 770 ribu warga ngungsi.
Jalan putus, jembatan ambruk, listrik mati, sebagian pulau porak-poranda.
Tapi di tengah semua itu, ada satu keputusan yang bikin dunia bengong: Indonesia nolak bantuan asing.
Bacaaja: Dewan Adat Papua Tolak Kebun Sawit: Ogah Warisin Bencana ke Anak-Cucu
Bacaaja: Mensos Saipul Usul Korban Bencana Sumatera Dikasih Jaminan Hidup Rp10.000 Sehari
Yes, termasuk 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) buat korban banjir Medan. Berasnya datang, niatnya tulus, tapi akhirnya dipulangin.
“Kami kembalikan kepada UEA,” kata Wali Kota Medan Rico Waas.
Alasannya? Pemerintah pusat belum ngasih lampu hijau. Jadi meskipun warga butuh makan hari ini, regulasi tetap nomor satu.
Katanya sih, sudah koordinasi. Ke BNPB, Kemenhan, gubernur. Intinya: belum diterima.
Ya, meski akhirnya setelah dihujat dan viral, katanya gak jadi ditolak, tapi pengelolaannya diserahkan ke ormas keagamaan, sebut saja Muhammadiyah.
Di level pusat, narasinya lebih pede lagi. Presiden Prabowo bilang banyak kepala negara nelepon mau kirim bantuan, tapi jawabannya satu:
“Terima kasih concern Anda, kami mampu.”
Indonesia mampu, katanya! Pertanyaannya: yang kebanjiran juga merasa mampu?
Dunia gerak cepat, pemerintah Indonesia gengsi
Sementara itu, negara-negara Timur Tengah geraknya kilat.
Arab Saudi kirim telegram duka. UEA siap kirim logistik dan tim. Qatar, Oman, Iran ikut nawarin bantuan darurat.
Bahkan OKI—yang isinya 57 negara—ikut dorong bantuan kemanusiaan.
Buat mereka, ini bukan drama geopolitik. Ini soal solidaritas. Soal kemanusiaan. Soal sesama manusia yang lagi tenggelam.
Kerugian banjir Sumatera sendiri ditaksir tembus Rp 51 triliun. Infrastruktur hancur, wilayah terisolasi berhari-hari. Tapi respons resmi Indonesia tetap kalem: “kapasitas dalam negeri masih cukup.”
Masuknya bantuan asing bisa buka borok pemerintah
Di balik sikap “kami bisa sendiri”, ada isu lain yang lebih sensitif: lingkungan.
Aktivis lingkungan sudah lama teriak: wilayah banjir itu tumpang tindih dengan konsesi tambang, sawit, dan kehutanan industri di hulu sungai. Deforestasi, erosi, sungai rusak—semua paket lengkap.
Masuknya tim internasional? Artinya: mata dunia ikut ngelihat.
Ahli hidrologi, insinyur, analis bencana—mereka bukan cuma bantu evakuasi, tapi juga bisa nanya:
- “Kenapa banjirnya separah ini?”
- “Siapa yang ngasih izin di hulu?”
- “Kenapa DAS-nya rusak?”
Dan itu mungkin pertanyaan yang belum siap dijawab oleh pemerintahan baru yang lagi pengin tampil “terkendali”.
Pemerintah bilang ini soal kedaulatan, kehati-hatian, dan tata kelola. Pengamat bilang ini soal jarak antara empati global dan perhitungan politik domestik.
Yang jelas, di lapangan, warga masih jalan kaki puluhan kilometer, dapur darurat masih kurang logistik, dan hujan belum tentu selesai.
Dunia datang bawa tangan. Indonesia jawab dengan dada dibusungkan.
Pertanyaannya tinggal satu: berani kelihatan kuat, tapi rakyat lagi-lagi dikorbankan. (*)
