BACAAJA, SEMARANG- Kabar yang ditunggu banyak guru honorer akhirnya mendarat manis: mulai 2026, status “honorer” di Kota Semarang resmi jadi masa lalu. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Joko Hartono, ngumumin langsung di puncak Hari Guru Nasional di TBRS, Selasa.
“Alhamdulillah, mulai 2026 nggak ada guru honorer lagi. Semua sudah kita angkat jadi PPPK, full time maupun part time,” ujar Joko dan beberapa guru tampak menghela napas lega kayak baru kelar ujian skripsi.
Untuk jadi ASN PPPK, guru wajib punya sertifikasi pendidikan profesi guru. Alasannya simpel: anak-anak Semarang harus diajarin guru yang sudah standar nasional, bukan sekadar niat baik tapi tak berlisensi.
Baca: Antisipasi PHK Massal Pekerja Honorer, Pemprov Siapkan Skema Alternatif
Yang lebih ngegas lagi: akhir Desember nanti sekitar 400 guru PPPK baru bakal dilantik, dan resmi bertugas mulai 1 Januari 2026. Kalau batch ini masuk, kata Joko, kebutuhan guru di Semarang bakal “aman terkendali”.
Status guru bantu, honorer, sampai outsourcing, semua di-end game. Termasuk jabatan kepala sekolah yang kosong-kosong tipis. Beberapa calon kepsek sudah diklat, tinggal nunggu BKN memberi lampu hijau.
Apresiasi Pemkot
Di momen Hari Guru Nasional, Joko juga kasih apresiasi. Anggota PGRI di Semarang tembus 9.000 orang. “Luar biasa besar,” katanya.
Baca: Pemprov Lanjutkan Skema Honorarium Guru Non-ASN
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti juga ikut nge-hype para guru. Ia minta pengajar makin adaptif sama zaman, biar materi nyambung sama otak generasi yang sekarang lebih fasih swipe daripada menulis tegak bersambung. “Pengajaran jangan konvensional terus. Guru harus makin dekat dengan anak-anak. Kalau dekat, baru bisa ngerti mereka,” ujar Agustina.
Semoga setelah status honorer resmi punah, kesejahteraan dan semangat guru nggak ikut punah juga. Jangan sampai status naik, tapi realita masih lembur tanpa bonus. (tebe)
