INFLASI itu kayak mantan yang susah move on — udah diatasi, eh balik lagi dengan wajah berbeda. Kali ini, di Jawa Tengah, wajah inflasi muncul lewat lima komoditas yang sering banget kita temui di dapur: daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, emas perhiasan, dan telur ayam ras. Lima bahan (dan satu logam) ini jadi biang utama naik-turunnya harga yang bikin kantong warga kadang ngos-ngosan di akhir bulan.
Tapi jangan salah, di sisi lain, ada juga “pahlawan” yang bantu redam inflasi. Mereka adalah bawang putih, tarif kereta api, dan bensin — tiga sektor yang diam-diam berjasa menahan laju harga biar nggak terlalu liar.
Nah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ternyata nggak tinggal diam. Mereka sadar, inflasi bukan cuma soal harga naik, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap kemampuan daerah menjaga stabilitas ekonomi. Makanya, sederet langkah konkret sudah digerakkan. Salah satunya yang cukup menarik adalah Gerakan Petani Peduli Inflasi Cabai di Kabupaten Magelang pada 22 September 2025.
Dalam acara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan pesan yang cukup kuat. Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.
“Kita tidak bisa melawan inflasi hanya dengan rapat atau sidak pasar. Inflasi harus kita lawan dari hulu, lewat produksi dan kolaborasi. Petani punya peran penting menjaga stabilitas harga, dan pemerintah hadir untuk memastikan mereka tidak sendirian,” tegas Luthfi saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jateng di Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Senin, 6 Oktober 2025.
Pernyataan ini mencerminkan arah baru kepemimpinan Luthfi yang lebih menekankan kolaborasi antarsektor — bukan sekadar pendekatan administratif. Pemerintah kini mencoba menyentuh akar masalah: produksi pangan dan rantai distribusi. Karena kalau pasokan terganggu di tingkat petani, efeknya bisa langsung terasa di meja makan masyarakat.
Gerakan Pangan Murah
Selain itu, Pemprov juga getol dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sudah digelar 1.597 kali sampai 26 September 2025. Bayangin, hampir tiap hari ada kegiatan yang fokus memastikan masyarakat bisa dapet bahan pangan pokok dengan harga wajar. Gerakan ini dibiayai bareng-bareng dari APBN, APBD, dan dukungan lembaga lain, jadi bukan cuma tanggung jawab satu instansi. Kolaboratif banget!
Menurut Luthfi, pendekatan seperti ini bukan sekadar program populis, tapi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat.
“Kita ingin memastikan harga terkendali tanpa harus mengorbankan petani dan pelaku usaha kecil. Gerakan Pangan Murah bukan solusi sesaat, tapi jembatan menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kalau dilihat dari kacamata ekonomi, strategi semacam ini termasuk langkah intervensi sosial-ekonomi yang lumayan efektif untuk jangka pendek. Tapi tentu saja, solusi jangka panjang butuh sistem yang lebih rapi: ekosistem pangan lokal yang kuat, manajemen logistik yang efisien, dan pemberdayaan petani yang berkelanjutan.
Menariknya, duet Ahmad Luthfi dan Taj Yasin juga sedang menyiapkan sebelas program prioritas untuk memperkuat daya tahan ekonomi Jateng. Dua yang paling menonjol adalah membangun ekosistem ekonomi syariah dan mendorong desa maju dan berdaya.
Dalam beberapa kesempatan, Luthfi menegaskan bahwa kemandirian ekonomi desa adalah kunci masa depan Jawa Tengah.
“Kalau desa kuat, inflasi bisa kita tekan dari bawah. Desa harus jadi pusat produksi, bukan sekadar pasar konsumen,” katanya.
Bayangin kalau desa-desa punya kemandirian ekonomi: mereka bisa produksi bahan pangan sendiri, jual langsung ke pasar lokal, bahkan ekspor kecil-kecilan. Nggak perlu lagi khawatir cabai tiba-tiba melonjak karena pasokan seret dari luar daerah. Sistem ekonomi berbasis desa bisa jadi tameng alami melawan gejolak harga.
Namun, di balik semua itu, tantangan terbesar tetap ada pada sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Masih sering kejadian: Dinas Pertanian jalan sendiri, Dinas Perdagangan sibuk dengan agenda lain, sementara Dinas Ketahanan Pangan fokus di program distribusi. Padahal, inflasi itu masalah lintas sektor — dari produksi sampai konsumsi.
Jadi, langkah ke depan yang paling penting adalah memastikan semua pihak main dalam satu irama: petani, pedagang, pemerintah, dan masyarakat. Dengan begitu, gerakan seperti Petani Peduli Inflasi atau Pangan Murah bukan cuma acara seremonial, tapi jadi bagian dari perubahan struktural yang nyata.
Inflasi memang bukan monster yang bisa dikalahkan sekali tebas. Tapi dengan strategi yang tepat — kombinasi ekonomi kerakyatan, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi daerah — Jawa Tengah punya peluang besar buat jadi model pengendalian inflasi berbasis masyarakat.
Dan siapa tahu, kalau semua berjalan konsisten, mungkin nanti kata “inflasi” nggak lagi bikin warga Jateng keringat dingin di depan etalase pasar.(*)
