BACAAJA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya jadi penyelamat generasi muda malah menimbulkan luka: kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan di berbagai daerah. Pemerintah pun panik—dan wajar. Kalau anak-anak sampai jadi korban, kredibilitas program unggulan Presiden Prabowo bisa runtuh seketika.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan betapa serius perhatian Presiden. “Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut generasi penerus bangsa,” katanya di Jakarta, Minggu malam (28/9/2025).
Enam Langkah Penyelamatan
Zulhas merinci enam langkah strategis pemerintah sebagai tindak lanjut:
- Menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.
- Evaluasi juru masak di seluruh SPPG, termasuk disiplin, kualitas, dan kapasitas.
- Perbaikan sanitasi: kualitas air dan pengelolaan limbah kini diawasi nasional.
- Keterlibatan lintas sektor, dari kementerian, pemda, sampai stakeholder lain, wajib aktif berperan.
- Wajib Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan sekadar administratif.
- Optimalisasi puskesmas dan UKS untuk pemantauan rutin di sekolah-sekolah.
Khusus soal SLHS, Zulhas menekankan pergeseran penting: “Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi.”
Butuh Reformasi Tata Kelola
Sekilas, enam langkah itu terdengar mantap. Tapi publik berhak bertanya: apakah ini solusi sistemik atau sekadar reaktif? Menutup SPPG bermasalah memang penting, tapi bagaimana dengan pencegahan dini sebelum tragedi keracunan muncul?
Standardisasi sertifikasi seperti SLHS juga rawan jadi formalitas jika hanya jadi “stempel kertas”. Yang dibutuhkan bukan sekadar dokumen, melainkan pengawasan ketat di lapangan.
Fakta bahwa Presiden harus turun memberi arahan teknis dan menteri mengumumkan langkah darurat menunjukkan tata kelola MBG belum solid. Masalah utama program ini bukan hanya soal higienitas dapur, tapi juga koordinasi lintas lembaga yang seringkali tersendat.
Selain itu, transparansi anggaran dan pelibatan masyarakat harus jadi prioritas. Kalau MBG terus dikelola top-down, tanpa melibatkan orang tua, guru, dan komunitas lokal, kasus serupa bisa berulang dengan pola yang sama.
Pengawasan Berlapis
Langkah cepat pemerintah patut diapresiasi, tapi keselamatan anak tidak bisa dijaga hanya lewat kebijakan reaktif. MBG harus dipastikan berjalan dengan sistem pengawasan berlapis, pelibatan komunitas sekolah, dan distribusi yang adil di seluruh daerah.
Kalau tidak, MBG hanya akan jadi proyek besar dengan risiko besar. Dan anak-anak—generasi penerus bangsa—lagi-lagi jadi korban.
Dalam rapat terbatas Minggu malam, hadir sejumlah pejabat penting. selain Menko Pangan Zulkifli Hasan, hadir juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Turut serta pula Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala BAKP Angga Raka Prabowo, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.(*)
