BACAAJA, MALUKU – Bantuan hukum dan ketegasan institusi kembali diuji. Publik Maluku digegerkan dengan dugaan keterlibatan anggota Polres Maluku Barat Daya, Bripka Erick Risakotta, dalam kasus pemerasan yang mencuat lewat penggerebekan ruko berisi puluhan karton sianida.
Kasus ini langsung ditangani Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku. Gelar perkara digelar dengan dipimpin Ps Kasubbidwabprof Kompol Jamaludin Malawat dan dihadiri jajaran perwira dari Itwasda, Biro SDM, Bidkum, hingga Subbid Propam.
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, menegaskan bahwa dari hasil penyelidikan, Bripka Erick diduga kuat melanggar etika kelembagaan sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
“Kasus ini resmi naik ke tahap pemeriksaan lanjutan dengan penerbitan Laporan Polisi Model A. Yang bersangkutan juga sudah ditempatkan di penempatan khusus untuk menjalani pemeriksaan,” jelas Rositah, Senin (29/9/2025).
Tak berhenti di situ, Bidpropam berencana memanggil sejumlah saksi tambahan. Langkah ini diambil untuk memperkuat bukti dan mengurai dugaan pemerasan yang menyeret nama Bripka Erick.
Kasus ini bermula saat penggerebekan sebuah ruko di kawasan Mardika, Kamis (25/9/2025). Ruko tersebut disebut menyimpan puluhan karton sianida. Namun, penyewa ruko bernama Suhartini justru buka suara dan menuding ada modus pemerasan di balik aksi tersebut.
Menurut Suhartini, penggerebekan dan penangkapan semacam ini bukan pertama kali terjadi. Ia menyebut, biasanya kasus berakhir dengan “86”, alias selesai setelah ada pembayaran sejumlah uang.
Lebih jauh, Suhartini menduga kuat bahwa dalang di balik penggerebekan itu justru oknum polisi sendiri. Nama Bripka Erick Risakotta disebut sebagai figur sentral dalam praktik tersebut.
Di tengah sorotan publik, Polda Maluku memastikan bakal bertindak tegas. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan, tidak ada ruang bagi anggota yang mencoreng marwah institusi.
“Setiap anggota Polri yang terbukti melanggar disiplin maupun kode etik profesi akan ditindak sesuai aturan. Tidak ada kompromi,” tegas Rositah mengutip perintah Kapolda.
Polda Maluku menegaskan komitmennya menjaga integritas dan membersihkan institusi dari praktik yang bisa merusak kepercayaan masyarakat. Kasus Bripka Erick kini menjadi ujian serius atas konsistensi penegakan hukum internal kepolisian. (*)
