BACAAJA, JAKARTA – Lagi serius lawan gelombang PHK, buruh justru disuguhi pemandangan anggota dewan yang joget-joget. Sindiran pedas pun keluar dari Wakil Presiden Partai Buruh, Said Saluhuddin, saat aksi demo di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Dari atas mobil komando, Said ngegas soal “cuan” anggota DPR yang menurutnya kelewat besar. Ia blak-blakan menyebut mantan bosnya di Senayan bisa bawa pulang ratusan juta tiap bulan dari berbagai tunjangan dan fasilitas. Said yang mengaku sebagai mantan staf anggota DPR mengatakan tahu persis gaji dan tunjangan anggota DPR yang jumlahnya fantastis.
“Untuk naik pesawat Garuda kelas bisnis, kalau milih ekonomi selisihnya Rp2 juta langsung masuk rekening. Pulang-pergi sudah Rp4 juta. Nginep 2 malam juga sama, bisa Rp4 juta lagi. Kalau sebulan berangkat 10 kali, udah Rp80 jutaan. Belum uang rapat-rapat, kalau ditotal satu anggota dewan bisa kantongi lebih dari Rp300 juta sebulan,” ungkap Said di hadapan ratusan buruh.
Said lalu membandingkan kondisi itu dengan nasib buruh yang kini lagi terjepit. “Dengan Rp300 juta sebulan, mereka enak joget-joget. Sementara kami buruh, lagi di-PHK, lagi berjuang supaya bisa kerja lagi, mereka malah joget. Ini DPR atau kontes joget?” semprot Said, disambut teriakan massa.
Jumlah PHK
Sindiran Said bukan tanpa alasan. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang semester I 2025 jumlah pekerja yang kena PHK tembus 42.385 orang—naik 32,1% dibanding periode sama tahun lalu. Sektor manufaktur, ritel, dan pertambangan jadi yang paling babak belur.
Ironisnya, meski angka PHK naik, pemerintah mengklaim tingkat pengangguran nasional justru turun ke 4,76% per Maret 2025, dari 4,82% di 2024. Tetap saja, angka itu masih jadi yang tertinggi di ASEAN.
Dalam aksinya, buruh menuntut DPR serius bahas revisi regulasi ketenagakerjaan, termasuk soal upah layak dan perlindungan bagi pekerja yang kena pemutusan kerja. Mereka juga mendesak pemerintah lebih sigap menyelamatkan sektor industri yang sedang melemah.
“Kalau buruh terus-terusan jadi korban, sementara DPR sibuk dengan fasilitas dan hura-hura, ini jelas makin memperlebar jurang sosial,” tutup Said. (*)
