BACAAJA, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menampung berbagai aspirasi buruh terkait penetapan upah minimum 2027. Pemprov menyatakan akan mencari jalan tengah agar kepentingan pekerja dan pengusaha tetap terakomodasi tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, menyampaikan saat menerima audiensi perwakilan aliansi buruh di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Iwanuddin mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan buruh berkaitan dengan kesenjangan upah antardaerah. Mereka berharap pemerintah dapat memperhatikan disparitas agar tidak terlalu lebar.
Baca juga: Upah Naik, Buruh dan Pengusaha Jateng Sama-sama Kecewa
Menurutnya, masukan tersebut akan ditampung dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Namun, dalam mengambil kebijakan, pemerintah tetap harus memperhatikan batas kewenangan, prosedur, dan substansi regulasi.
“Jateng itu sebetulnya sangat peduli pada buruh, juga sangat peduli pada pengusaha. Sehingga dinamika itu nantinya akan dicari solusi yang terbaik seperti apa dan dipastikan tidak keluar dari koridor regulasi,” ujarnya, Kamis (13/11/2026).
Masukan Penting
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat, termasuk dari kelompok pekerja, merupakan masukan penting bagi pemerintah. Karena itu, pihaknya berharap komunikasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah terus dibangun.
Iwanuddin juga menyebut, Gubernur terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi. Upaya tersebut diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Menurutnya, investasi dan kesejahteraan pekerja perlu berjalan beriringan. Pemerintah tidak hanya mendorong investor masuk, tetapi juga berharap produktivitas tenaga kerja meningkat sehingga berdampak terhadap kesejahteraan mereka.
Baca juga: Investasi Triliunan, Buruh Jateng Pertanyakan Kesejahteraan
“Semua investor yang datang ke sini menarik. Karena upahnya kompetitif, buruhnya terampil, karena BLK kita sudah memberikan bekal. Kemudian dengan posisi nanti produktif, otomatis upahnya akan naik,” jelasnya.
Ia berharap pembahasan upah minimum nantinya dapat melibatkan seluruh pihak melalui fasilitasi Dinas Tenaga Kerja, sehingga keputusan yang dihasilkan tetap memperhatikan kepentingan pekerja maupun pengusaha.
Tantangannya, mencari titik temu bukan sekadar mempertemukan dua pihak dalam satu ruangan. Aspirasi soal upah layak perlu dijawab, sementara keberlangsungan usaha juga harus diperhitungkan. Sebab, dialog boleh berakhir dengan kesepakatan, tetapi kesejahteraan buruh dan kepastian usaha harus benar-benar terasa setelahnya. (dul)
