NARAKITA, PASURUAN – Bahtsul masail pada Forum Satu Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren (Ponpes) Besuk, Kabupaten Pasuruan, mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg.
Pengasuh Ponpes Besuk, KH Muhibbul Aman Aly, menegaskan keputusan tersebut bukan semata-mata karena kebisingan yang ditimbulkan sound horeg, melainkan karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg itu sendiri.
“Kami putuskan perumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya disebut dengan sound horeg bukan sound system,” ujar Kiai Muhib, dikutip dari Instagram @ajir_ubaidillah.
“Kalau begitu, maka hukumnya lepas dari tafsir itu sudah, di mana pun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram,” lanjut Kiai Muhib.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mendukung fatwa tersebut. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menyebut fatwa dari hasil bahsul masail tersebut bisa dipahami.
Dia menyebut, aktivitas sound horeg dapat menimbulkan mudarat. Sehingga perlu ada fatwa yang tegas terkait sound horeg.
“Mengingat ada mafsadat yang ditimbulkan dari aktivitas sound horeg tersebut yang harus dicegah dan itu kontekstual. Karenanya hukum keagamaan yang ditetapkan harus dipahami utuh lengkap dengan konteksnya,” jelas Niam, Sabtu (4/7/2025).
Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, KH Ma’ruf Khozin mengatakan, fatwa haram yang dikeluarkan Ponpes Besuk sudah tepat.
Karena keputusan tersebut berdasarkan forum bahtsul masail dan pertimbangan fikih yang benar.
“Jadi, secara fikih, secara keputusan fikih, sudah tepat itu, sudah mempertimbangkan banyak aspek sudah, sudah benar,” kata Kiai Ma’ruf.
Di lain pihak, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Fahrur Rozi merespons fatwa dari Ponpes Besuk yang mengharamkan sound horeg.
Menurutnya, langkah itu sudah tepat. Sebab banyak mudaratnya, mulai dari mengganggu orang lain hingga potensi maksiat.
“Jika sound horeg menimbulkan mafsadat, mengganggu orang lain dan menjadi sarana untuk maksiat seperti mabuk-mabukan, joget paragoy dan sejenisnya, tentu bisa menjadi haram,” tuturnya, pada Sabtu (5/7/2025).
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku sedang mencari solusi untuk menangani fenomena sound horeg yang belakangan marak dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
“Jadi, bahwa untuk masalah ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya,” kata Emil, Rabu (2/7/2025).
Di antaranya, kata Emil, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga berkomunikasi dengan kepolisian terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dia juga ingin berkomunikasi langsung dengan para pegiat sound horeg. (*)
