BACAAJA, SOLO – Solo lagi-lagi jadi sorotan usai SD Muhammadiyah 1 Ketelan resmi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini bukan tanpa alasan, sekolah yang sudah punya dapur sehat sejak lama merasa lebih percaya diri mengelola gizi siswanya secara mandiri.
Respon cepat datang dari Wali Kota Solo, Respati Ardi. Ia menilai langkah SD Muhammadiyah 1 Ketelan justru patut diapresiasi. “Dapur sehat mereka akan kita jadikan percontohan, bukan diganti. Justru itu terbukti berhasil,” ujarnya di Loji Gandrung, Sabtu (27/9/2025).
Menurut Respati, Pemkot Solo sejak awal sudah mengembangkan konsep dapur sehat untuk menekan angka stunting. Program itu melibatkan ibu-ibu PKK di kampung-kampung, dan kini makin relevan dengan kasus keracunan MBG di berbagai daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, juga ikut bersuara. Ia menegaskan MBG bukan kewajiban mutlak, sehingga sekolah yang sudah mapan secara finansial berhak menolak. “Kalau ditolak, bisa dialihkan ke sekolah lain yang lebih butuh. Tidak ada masalah,” tegasnya.
Sugeng menambahkan, penolakan baru bermasalah kalau dilakukan sekolah dengan mayoritas siswa dari keluarga menengah ke bawah. “Itu tidak bijak, karena justru merugikan anak-anak yang sebenarnya perlu bantuan,” katanya.
Di tengah kekhawatiran soal maraknya keracunan, Sugeng menilai masalah ini harus dijadikan bahan evaluasi. Ia meminta dapur penyedia MBG lebih disiplin menjalankan standar operasional agar keamanan pangan terjamin. “Kalau SOP ketat dijalankan, risiko keracunan bisa ditekan,” ujarnya.
Humas SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Dwi Jatmiko, mengungkap alasan detail penolakan MBG. Sejak 2015, sekolahnya sudah punya dapur sehat ramah anak yang berjalan mulus selama satu dekade. “Semua terkontrol, aman, dan terjangkau. Orang tua merasa tenang. Kalau nanti ikut MBG dan ada keracunan, siapa yang tanggung jawab?” ujarnya.
Para wali murid pun kompak mendukung keputusan sekolah. Mereka menilai dapur sehat lebih transparan dan sesuai kebutuhan siswa. Bahkan, banyak yang menyarankan agar MBG dialihkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan.
Dinas Pendidikan Kota Solo akhirnya menunda pelaksanaan MBG di SD Muhammadiyah 1 Ketelan sambil menunggu evaluasi lanjutan. Meski begitu, kasus ini menjadi pintu masuk diskusi lebih besar tentang fleksibilitas program nasional di lapangan.
Kini, dapur sehat SD Muhammadiyah 1 Ketelan tak hanya jadi kebanggaan sekolah, tapi juga simbol bahwa setiap institusi pendidikan punya hak memilih jalannya sendiri dalam menjaga kesehatan siswanya. (*)
