NARAKITA, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas meminta Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional.
Hal ini disampaikan Fraksi PDIP di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayati menyebut, penulisan sejarah versi pemerintah saat ini telah menimbulkan polemik luas di tengah masyarakat, bahkan memunculkan gelombang keberatan dari para sejarawan dan masyarakat sipil.
“Kami meminta dengan tegas setop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang.”
“Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini, karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah,” kata Esti, saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Esti juga menyoroti sejumlah pernyataan kontroversial dari tokoh publik terkait sejarah, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal tahun 1998 yang sempat menuai protes.
Menurut dia, hal ini semakin memperkuat desakan agar penulisan sejarah ditunda dan dikaji ulang.
“Ya itu hanya salah satu dari sekian banyak persoalan yang kita semua sudah bisa melihat ketika kami melakukan rapat dengan pendapat umum dari berbagai pihak yang hadir di situ menyatakan keberatannya terkait dengan penulisan sejarah ini,” ujar dia.
“Termasuk banyaknya para sejarawan yang kemudian keluar dari tim, menyatakan mundur dari tim penulisan. Berarti apa? Berarti di situ banyak persoalan,” sambung dia.
Komisi X DPR dijadwalkan akan memanggil Fadli Zon dalam waktu dekat.
Esti menegaskan bahwa dalam rapat kerja tersebut, isu penulisan ulang sejarah akan menjadi salah satu topik utama.
“Dalam waktu dekat, minggu ini kami undang kok. Dalam minggu ini kami kebetulan undang mitra-mitra kerja kami,” imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon menyebut tidak ada peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998, saat kementerian yang dipimpinnya tengah melakukan penulisan ulang sejarah nasional.
Pernyataan ini dikritik banyak pihak, termasuk oleh aktivis perempuan yang terjun langsung menangani korban pada tahun kelam itu.
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mempertanyakan kebenaran kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 dan menyebutnya sebagai “rumor”.
Koalisi mendesak Fadli Zon segera mencabut ucapannya secara terbuka dan meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban. (*)
