BACAAJA, JAKARTA – Banjir dan longsor di Sumatera belum reda, tapi obrolan publik sudah naik level. Dari sekadar donasi, warganet kini melontarkan ide yang bikin mikir: patungan beli hutan.
Iya, kamu nggak salah baca. Patungan. Beli hutan.
Ajakan itu viral di media sosial, ramai disuarakan publik sebagai respons atas bencana banjir dan longsor di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera. Dan ternyata, ide ini bukan cuma bikin netizen angkat alis—anggota DPR pun ikut angkat suara.
Bacaaja: Indonesia Tanah Air Siapa? Jejak Obral Konsesi Lahan Hutan
Bacaaja: Gila! Penebangan Hutan Indonesia Nomor 2 di Dunia, Paru-paru Dunia Dibabat
Anggota Komisi IV DPR sekaligus Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menilai ajakan patungan beli hutan itu sebagai sindiran tajam buat pemerintah soal carut-marut pengelolaan hutan.
“Ini sindiran tajam untuk pemerintah. Ide patungan beli hutan mencerminkan kekecewaan yang dalam,” kata Daniel, dikutip Jumat (12/12/2025).
Sindiran keras jadi aksi nyata
Banjir dan longsor di Sumatera disebut dipicu kombinasi maut: siklon tropis Sinyar plus deforestasi ugal-ugalan. Normalnya, siklon jenis ini nggak nyampe daratan. Tapi kali ini beda cerita.
Perubahan iklim bikin siklon nyasar ke darat. Hutan yang sudah botak bikin alam kehilangan “tameng”. Alhasil, Sumatera kena hajar.
Bukti paling telak? Kayu-kayu gelondongan hanyut ke mana-mana. Lebih ironis lagi, banyak di antaranya punya kode dan penanda resmi—alias legal tapi mematikan.
Ajakan patungan beli hutan datang dari berbagai arah. Mulai dari NGO, Pandawara Group, musisi seperti Denny Caknan dan Vidi Aldiano, sampai podcaster Denny Sumargo.
Menurut Daniel, ini bukan cuma bentuk kepedulian, tapi juga tamparan buat penegak hukum yang dinilai lembek menghadapi pelaku perusakan hutan.
“Hukum yang tumpul ke pelaku penebangan bikin masyarakat geram,” ujarnya.
Rakyat, kata Daniel, sadar betul bahwa hutan rusak = hidup mereka ikut rusak. Bencana ekologis datang silih berganti, korban berjatuhan, tapi pelaku jarang benar-benar bertanggung jawab.
Daniel menyebut ide patungan beli hutan juga menyindir kebijakan yang terlalu gampang bagi-bagi izin konsesi tanpa pengawasan serius.
“Kalau berhasil, ini bisa jadi terobosan. Hutan jadi milik rakyat, bukan cuma atas nama negara,” katanya.
Ia bahkan menyinggung contoh global: pendiri The North Face yang membeli jutaan hektare hutan di Chile dan Argentina untuk dipulihkan dan dilindungi dari deforestasi.
Intinya, rakyat bukan mau jadi pemilik tanah—tapi mau jadi penjaga alam.
Pesan yang nggak bisa diabaikan
Pemerintah akhirnya buka suara. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bilang ide patungan boleh diapresiasi, tapi hutan nggak bisa diperjualbelikan.
“Hutan bukan komoditas,” tegas Nusron.
Kalau mau berkontribusi, kata dia, jalurnya lewat reboisasi dan penanaman kembali, bukan beli hutan.
Terlepas bisa atau nggaknya patungan beli hutan, satu hal jelas: ini alarm keras dari publik. Ketika rakyat sampai mikir beli hutan bareng-bareng, artinya ada yang salah dalam sistem.
Banjir boleh surut. Tapi kalau deforestasi terus jalan, ide-ide ekstrem dari publik mungkin bakal makin sering muncul.
Dan kali ini, netizen nggak lagi cuma marah—mereka ngajak patungan buat nyelametin masa depan. (*)
