BACAAJA, YOGYAKARTA – Suasana forum akademik di kampus Universitas Gadjah Mada mendadak terasa emosional ketika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bicara soal film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Bukan cuma memberi komentar biasa, Megawati bahkan mengaku menangis setelah menonton film yang belakangan ramai diperbincangkan itu.
Pengakuan itu disampaikan Megawati saat menjadi pembicara dalam forum National Policy Dialogue bertema kedaulatan kelautan dan ekonomi biru Indonesia di Balai Senat UGM. Di depan peserta forum, Megawati terlihat menyinggung cukup banyak persoalan soal arah pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam dan nasib masyarakat adat.
Menurut Megawati, film tersebut menggambarkan kenyataan yang membuatnya sedih. Ia menilai kerusakan lingkungan dan perubahan besar di wilayah adat sudah semakin terasa, terutama akibat ekspansi industri dan pembukaan lahan dalam skala besar. Salah satu yang paling disorot ialah perubahan hutan menjadi perkebunan sawit yang dinilai menggerus kehidupan masyarakat lokal.
Megawati mengatakan di balik hamparan lahan yang dibuka besar-besaran, ada tradisi adat, hukum wilayah, dan kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada alam. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa suara masyarakat adat sering kali seperti tidak dianggap dalam proses pembangunan.
Dalam forum tersebut, Megawati juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional seharusnya tidak cuma mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar memang harus mandiri dalam mengelola sumber daya alam, tetapi pendekatannya tetap harus berkelanjutan dan berpihak pada masa depan lingkungan.
Ia menilai konsep pembangunan jangka panjang perlu dikembalikan agar arah negara tidak berubah total setiap pergantian pemerintahan. Menurutnya, bangsa sebesar Indonesia harus punya pola besar yang konsisten untuk menjaga kesinambungan pembangunan, bukan sekadar mengikuti arah politik lima tahunan.
Film Pesta Babi sendiri belakangan memang menjadi bahan pembicaraan di banyak tempat. Dokumenter berdurasi sekitar 90 menit itu mengangkat cerita tentang dampak ekspansi industri terhadap hutan adat, pangan lokal, dan kehidupan masyarakat Papua. Beberapa wilayah seperti Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi ikut menjadi sorotan dalam film tersebut.
Film garapan Dandhy Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale itu juga menampilkan perjuangan warga lokal menghadapi proyek besar yang disebut berkaitan dengan program strategis nasional. Karena membawa tema sensitif, film ini kemudian memancing pro dan kontra di berbagai daerah.
Alih-alih mereda, polemik film itu justru makin melebar setelah sejumlah acara nonton bareng dan diskusi dibubarkan di beberapa kota. Ada yang dihentikan aparat, ada juga yang batal digelar setelah mendapat tekanan dari pihak tertentu. Situasi itu membuat film ini makin viral dan terus diperbincangkan di media sosial.
Salah satu yang sempat jadi sorotan terjadi di Universitas Mataram. Wakil Rektor III kampus tersebut disebut melarang pemutaran film di lingkungan universitas dengan alasan isi dokumenter dianggap sensitif dan bisa memunculkan polemik. Pernyataan itu kemudian ramai dikomentari publik karena dianggap membatasi ruang diskusi akademik.
Komentar Megawati akhirnya ikut memperbesar perhatian publik terhadap film tersebut. Banyak orang melihat pernyataan Presiden ke-5 RI itu sebagai sinyal bahwa isu lingkungan dan hak masyarakat adat mulai mendapat perhatian lebih serius dari tokoh politik nasional.
Namun menariknya, pandangan berbeda justru muncul dari putri Megawati sendiri, Puan Maharani. Ketua DPR RI itu sebelumnya mengatakan pembubaran nobar kemungkinan berkaitan dengan isi film yang dianggap sensitif. Meski begitu, Puan mengaku belum menonton langsung film dokumenter tersebut.
Puan mengatakan DPR akan meminta penjelasan dari pihak pembuat film untuk memahami konteks dan isi dokumenter secara lebih utuh. Pernyataan itu memunculkan kesan bahwa bahkan di lingkaran politik sendiri, respons terhadap film Pesta Babi ternyata tidak sepenuhnya sama.
Di media sosial, nama film itu kini terus berseliweran bersamaan dengan potongan video, cuplikan diskusi, hingga komentar publik yang terbelah. Ada yang mendukung film tersebut karena dianggap membuka realitas di Papua yang jarang dibahas secara luas. Tapi ada juga yang menilai tema yang diangkat terlalu sensitif dan rawan memicu konflik opini.
Meski begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, pelarangan dan pembubaran justru membuat rasa penasaran masyarakat semakin besar. Banyak orang yang sebelumnya tidak tahu soal film itu kini malah ramai mencari tautan dan informasi terkait isi dokumenternya.
Fenomena ini membuat Pesta Babi berubah bukan cuma jadi film dokumenter biasa, tetapi juga simbol perdebatan panjang soal kebebasan berekspresi, hak masyarakat adat, hingga arah pembangunan Indonesia ke depan. Di tengah panasnya polemik itu, pernyataan Megawati ikut memberi warna baru karena datang dari salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia.
Dalam pidatonya, Megawati tampak ingin menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh memutus hubungan masyarakat dengan tanah dan tradisinya sendiri. Ia mengingatkan bahwa alam bukan sekadar objek ekonomi, melainkan bagian dari identitas bangsa yang harus dijaga bersama.
Ucapan itu terasa makin kuat karena disampaikan di forum kampus, tempat gagasan dan kritik biasanya tumbuh lewat ruang diskusi terbuka. Karena itu, banyak pihak menilai pidato Megawati bukan cuma komentar soal film, tetapi juga sindiran terhadap arah pembangunan yang dinilai terlalu berorientasi pada eksploitasi sumber daya.
Kini, di tengah kontroversi yang terus berjalan, film Pesta Babi justru makin banyak dibicarakan dari mulut ke mulut. Dari ruang diskusi kampus sampai media sosial, dari komunitas kecil hingga tokoh nasional, semuanya seperti sedang ikut membahas satu pertanyaan besar yang sama: sebenarnya pembangunan Indonesia sedang dibawa ke arah mana.
