BACAAJA, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi-lagi jadi bahan omongan. Kali ini bukan soal menunya, tapi sumber duitnya.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, buka-bukaan soal problem serius di balik program andalan pemerintah itu.
Masalah utamanya satu: anggaran.
Dari total anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769,1 triliun, program MBG menyedot Rp223 triliun.
Angka itu setara 66 persen—nyaris 70 persen anggaran pendidikan nasional. Padahal, total anggaran MBG sendiri tembus Rp335 triliun.
Bacaaja: Guru Besar UGM Bongkar Anggaran MBG: Nggak Rasional, Mending Buat Tangani Bencana
Bacaaja: BGN Ngotot MBG Tetap Jalan saat Libur Sekolah, Siapa yang Makan?
Sisanya? Rp24,7 triliun dari sektor kesehatan dan Rp19,7 triliun dari sektor ekonomi. Artinya, beban terbesar MBG ditarik dari pendidikan.
“Gimana ceritanya anggaran makan-makan sumber dananya hampir 70 persen ngerampok dari anggaran pendidikan,” kata Ubaid dalam diskusi Catatan Akhir Tahun Rapor Pendidikan 2025 di Bakoel Kopi Cikini, Selasa (30/12/2025).
JPPI akan layangkan gugatan ke MK
JPPI menilai skema ini bermasalah secara konstitusi. Ubaid menyebut, Pasal 31 UUD 1945 jelas mengamanatkan 20 persen APBN untuk pendidikan. Tapi karena “tergerus” MBG, sisa anggaran pendidikan hanya 14,21 persen.
Nggak mau tinggal diam, JPPI bareng Indonesia Corruption Watch (ICW) dan koalisi masyarakat sipil siap melangkah lebih jauh.
“Ini jelas melanggar Pasal 31 UUD 45. Januari akan kami daftarkan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,” tegas Ubaid.
Mulai muncul pungli MBG
Masalah nggak berhenti di anggaran. JPPI juga menemukan praktik pungutan liar di sejumlah sekolah saat MBG mulai dijalankan.
Menurut Ubaid, ada sekolah yang mematok tarif ke SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) agar MBG bisa masuk.
“Kalau MBG mau masuk ke sekolah saya, satu anak seribu. Kalau muridnya 5.000, itu Rp5 juta sehari,” ungkapnya.
Selain pungli, JPPI juga mencatat sederet problem lain:
- kasus keracunan makanan,
- limbah sisa MBG,
- sampai porsi dan kandungan gizi yang belum sesuai kebutuhan anak.
Pendidikan bisa aman, asal MBG dipangkas 2 bulan
JPPI bahkan sudah bikin hitung-hitungan. Menurut mereka, Indonesia hanya butuh Rp75 triliun tambahan untuk menghapus angka putus sekolah dan membuat sekolah negeri–swasta benar-benar gratis.
“Rp75 triliun itu cukup dari anggaran MBG per hari Rp1,2 triliun. Itu cuma dua bulan,” kata Ubaid.
Sorotan lain yang bikin geleng kepala: ketimpangan gaji. Ubaid menyebut banyak guru honorer digaji Rp300 ribu–Rp400 ribu, sementara pegawai SPPG—bahkan sopir MBG—bisa lebih sejahtera.
“Miris. Guru puluhan tahun mengabdi, tapi kalah sejahtera dengan pegawai MBG yang baru masuk,” ujarnya.
MBG jangan merusak pendidikan
Ubaid menegaskan, JPPI bukan anti-MBG. Tapi program ini harus realistis dan selaras dengan kondisi fiskal negara.
“Kalau anggarannya cukup, nggak masalah. Tapi kalau sampai ngambil hampir separuh anggaran pendidikan, ya rusak pendidikan kita,” pungkasnya. (*)
