BACAAJA, SEMARANG– Pembangunan daerah bukan cuma soal seberapa banyak proyek berjalan atau berapa besar anggaran terserap. Ujungnya tetap sama: uang publik harus dikelola dengan benar dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat pengawasan keuangan sekaligus pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
Pesan tersebut disampaikan Luthfi saat pengukuhan Ayi Riyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (9/10/2026).
Menurut Luthfi, BPKP memiliki posisi strategis dalam mendampingi pemerintah daerah. Bukan hanya mengawasi pengelolaan keuangan, lembaga tersebut juga diharapkan memastikan pembangunan berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Baca juga: BPKP Jateng Fokus Awasi Pengadaan Barang dan Jasa yang Rawan Korupsi
Ia pun mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Jateng lebih aktif memanfaatkan ruang konsultasi dengan BPKP. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengawasan, serta meminimalkan persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah juga dituntut lebih cermat menentukan prioritas. Menurut Luthfi, kolaborasi dengan BPKP diharapkan membantu pemerintah mengoptimalkan investasi dan menggali potensi ekonomi daerah agar pertumbuhan Jateng semakin progresif.
Tantangan pembangunan bukan sekadar bagaimana anggaran dibelanjakan, melainkan bagaimana setiap rupiah menghasilkan manfaat. Pengawasan yang kuat diharapkan bisa membantu pemerintah daerah menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan program berjalan sesuai perencanaan.
Siap Kolaborasi
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, menyatakan kesiapan lembaganya untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemprov Jateng.
“BPKP Perwakilan Jateng siap berkolaborasi dengan Pak Gubernur beserta jajaran untuk mendukung, menyukseskan, memajukan, Jateng ,” kata Setya. Ia juga mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan di Jateng, di antaranya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta penurunan prevalensi stunting.
Capaian tersebut, menurutnya, perlu terus ditingkatkan melalui penguatan tata kelola dan pengawasan pemerintah daerah. Dengan begitu, hasil pembangunan tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, tetapi berlanjut menjadi perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Baca juga: Pengakuan BPKP Patahkan Klaim KPK, Bukti Ira Puspadewi Korban Kriminalisasi?
Dalam acara tersebut, Ayi Riyanto resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, menggantikan Buyung Wiromo Samudro yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Banten.
Pergantian pimpinan ini menjadi momentum untuk melanjutkan kolaborasi pengawasan antara BPKP dan pemerintah daerah. Harapannya, pengelolaan keuangan makin tertib, program pembangunan makin terarah, dan potensi ekonomi daerah bisa dimanfaatkan secara optimal.
Sebab, anggaran yang terserap belum otomatis berarti masalah masyarakat ikut teratasi. Proyek boleh selesai, laporan boleh rapi, dan angka capaian boleh terlihat cantik. Namun, pengawasan baru benar-benar terasa manfaatnya ketika uang publik tak sekadar habis dibelanjakan, tetapi berubah menjadi hasil yang bisa dirasakan warga. (tebe)
