BACAAJA, SEMARANG- Masa depan hukum negara ini sepertinya makin suram. KUHAP baru bakal segera diterapin awal 2026. Kasus penangkapan aktivis Semarang, Dera dan Munif, jadi contoh. Dua aktivis ini ditangkap tanpa pernah diperiksa sebagai saksi, tanpa pemanggilan patut, tanpa diajak bicara dulu. Penangkapan itu nunjukin dengan mengacu KUHAP lama aja, penyidik polisi udah bisa serampangan.
Bayangin kalau KUHAP baru diterapin. Bisa jadi levelnya naik, dari serampangan jadi super bebas kendali. Serem nggak, sih?
KUHAP ini ngatur tentang tata cara negara menangani kasus pidana. Paktisi hukum NET Attorney, Nasrul Saftiar Dongoran, pasang alarm keras soal KUHAP baru. Anggota Kaukus Advokat Progresif Indonesia (KAPI) itu memprediksi kriminalisasi bakal tambah. Karena kewenangan penyidik Polri jadi super lebar. Minim kontrol publik dan tanpa rem.
“Kriminalisasi akan terus meningkat dan berujung penangkapan sewenang-wenang karena penyidik Polri menjadi penyidik super dan minim pengawasan dari masyarakat,” ucap Nasrul saat dihubungi, Sabtu (29/11).
Kalau sekarang aja aktivis bisa “diambil” tanpa prosedur, gimana nanti saat KUHAP baru kasih karpet merah buat kewenangan lebih luas?
Ironi Kasus Dera
Khusus kasus Dera, Nasrul ngasih banyak kritikan. Dera ditetapkan tersangka dulu pada 24 November, baru ditangkap pada 27 November. SPDP kasus Dera tanggal 14 November 2025. Artinya penyidikan sudah dimulai hari itu. Tapi Dera tidak pernah menerima pemberitahuan, padahal putusan MK mewajibkan SPDP disampaikan dalam 7 hari.
Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan saksi. Dera tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Tidak pernah dipanggil. Tiba-tiba jadi tersangka. Kalau ini bukan sewenang-wenang, apa namanya?
Penangkapan tanpa surat. Waktu disergap di kantor Walhi, tidak ada surat penangkapan yang layak. Hanya aksi “main tangkap” yang jelas melanggar KUHAP. “Ini bukti nyata penyidik bertindak sewenang-wenang. Orang yang tidak pernah diperiksa tiba-tiba jadi tersangka. Jelas melanggar hukum acara pidana,” ucap Nasrul.
Perbandingan Singkat KUHAP Lama vs KUHAP Baru
KUHAP Lama
– Penangkapan wajib pakai surat.
– Ada batasan waktu penangkapan dan penahanan.
– SPDP wajib diberi ke terlapor (putusan MK).
– Keterangan saksi penting sebelum penetapan tersangka.
– Pengawasan ada via praperadilan.
KUHAP Baru (poin yang paling kontroversial)
– Penyidik Polri jadi penyidik super (istilah para pegiat hukum).
– Penangkapan bisa dilakukan lebih luas, bahkan tanpa izin pengadilan.
– SPDP tak selalu wajib diberikan sejak awal.
– Ruang penahanan lebih panjang.
– Pengawasan masyarakat makin kecil.
– Praperadilan banyak dipangkas.
Kesimpulannya? Kalau KUHAP lama aja udah dilanggar, KUHAP baru bisa bikin pelanggarannya dianggap “hal biasa.” Serem kan? (bae)
