NARAKITA, JAKARTA – Polemik soal status empat pulau—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—yang akhirnya ditetapkan masuk wilayah Aceh, memunculkan gelombang kritik tajam. Salah satunya datang dari analis kebijakan publik, Muhammad Said Didu, yang secara terbuka menyentil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Selasa (17/6/2025), Said Didu tanpa ragu mengungkap dugaan manuver yang dilakukan Bobby di balik layar demi mengamankan pulau-pulau tersebut ke pangkuan Sumut.
“Saya tahu Anda melobi ke berbagai pihak hingga detik terakhir, demi memindahkan empat pulau itu ke Sumatera Utara. Tapi maaf, tak semua bisa Anda atur,” kata Said Didu, dengan nada bicara yang tajam dan tanpa basa-basi.
Ia menyebutkan bahwa Bobby bahkan menghubungi sejumlah tokoh penting yang harus terbang dari Jakarta ke Medan, hanya untuk dibujuk dan dilobi. Meski tidak menyebutkan nama, Said memberi sinyal bahwa tokoh yang dilobi punya posisi strategis di pusat kekuasaan.
Tak berhenti di situ, Said juga mempertanyakan langkah Bobby yang sempat mendatangi Aceh untuk menawarkan kerja sama pengelolaan wilayah. Menurutnya, pendekatan kolaborasi dalam urusan administratif wilayah adalah bentuk penyimpangan dari prinsip dasar tata kelola negara.
“Ini bukan sekadar proyek gabungan, ini soal batas kedaulatan daerah. Gak bisa seenaknya datang lalu ajak kolaborasi, seolah-olah ini urusan bisnis lintas kabupaten,” katanya.
Said Didu bahkan memberikan peringatan tajam soal gaya kepemimpinan Bobby yang dinilai terlalu bergantung pada pengaruh politik keluarga. Tanpa menyebut nama secara langsung, ia menyindir posisi Presiden Jokowi, mertua Bobby, yang dinilai masih menjadi poros pengaruh kuat di pemerintahan.
“Maaf Pak Bobby, tidak semua hal harus mengikuti pola pikir dan jalan yang pernah ditempuh mertua Anda. Negara ini berjalan atas dasar hukum dan keadilan, bukan koneksi keluarga,” ujar Said dengan nada sindiran yang tegas.
Kritik ini muncul bersamaan dengan keputusan final Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan keempat pulau itu sah secara administratif sebagai bagian dari Provinsi Aceh. Keputusan itu diambil setelah rapat jarak jauh yang dipimpin langsung dari Rusia, dan diumumkan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Said Didu menilai keputusan Prabowo sebagai langkah berani yang menutup celah tarik-menarik kepentingan elite daerah. Ia juga memuji sikap Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang tetap tenang dan tidak terprovokasi saat terjadi sengketa.
Menurut Said, ini bukan kali pertama Bobby menunjukkan manuver politik yang menurutnya terlalu agresif, apalagi bila menyangkut kepentingan simbolik seperti batas wilayah. Ia mengingatkan agar Bobby tidak menyederhanakan urusan kenegaraan menjadi sekadar ajang pengaruh pribadi.
“Gubernur bukan sekadar jabatan administratif, tapi harus jadi penjaga marwah konstitusi. Jangan tarik-tarik semua jadi ranah perasaan dan kekuasaan,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Sumut dan Aceh sudah cukup dewasa menyikapi keputusan ini. Yang dibutuhkan adalah sikap kenegarawanan dari pemimpin daerah, bukan pertarungan ego pribadi.
Said menutup kritiknya dengan pernyataan yang menyengat: “Kalau Anda ingin dihormati, jangan melobi untuk menguasai. Tunjukkan jiwa pemimpin, bukan sekadar pengaruh politik.”
Kini, publik menanti apakah Bobby Nasution akan memberikan tanggapan atas kritik tajam ini. Namun yang pasti, keputusan telah dibuat, dan empat pulau itu kini kembali secara sah ke Aceh—tanpa perlu lobi, tanpa perlu kompromi politik keluarga. (*)
