BACAAJA, JAKARTA – Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan lagi jadi obrolan hangat. Banyak yang langsung waswas, takut pengeluaran bulanan makin berat. Tapi pemerintah bilang, nggak semua bakal kena dampaknya.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan kenaikan iuran ini nggak bakal menyentuh masyarakat miskin. Alasannya simpel, iuran mereka memang sudah dibayari pemerintah lewat skema bantuan.
“Bahwa kenaikan iuran BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, yang kemungkinan terdampak adalah kelompok menengah ke atas. Mereka dinilai masih punya ruang untuk menyesuaikan pengeluaran jika memang ada penyesuaian tarif.
Di sisi lain, kondisi keuangan BPJS Kesehatan memang lagi nggak baik-baik saja. Defisit disebut sudah menyentuh angka Rp20 hingga Rp30 triliun.
Pemerintah sementara ini menutup lubang itu dengan suntikan anggaran sekitar Rp20 triliun. Tapi Budi mengingatkan, kalau nggak ada perubahan sistem, defisit seperti ini bisa terus berulang tiap tahun.
Dampaknya nggak main-main. Kalau dana seret, pembayaran ke rumah sakit bisa tertunda. Rumah sakit pun ikut ketar-ketir karena operasional mereka terganggu.
“Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural,” kata Budi.
Budi juga menyinggung soal konsep asuransi sosial. Dalam sistem seperti ini, yang mampu memang ikut menopang yang kurang mampu. Mirip pajak, yang penghasilannya besar bayar lebih, tapi akses layanannya tetap sama.
Saat ini, iuran yang banyak dibayar peserta mandiri ada di kisaran Rp42 ribu per bulan. Budi bahkan berkelakar, angka itu masih terjangkau untuk kalangan menengah.
“Yang memang bayarnya kan Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas seperti wartawan Rp42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu,” ucapnya.
Namun nggak semua sepakat dengan wacana kenaikan ini. Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia, Agung Nugroho, mengingatkan potensi efek sampingnya.
Menurut Agung, kenaikan iuran bisa bikin banyak peserta justru memilih menunggak atau bahkan berhenti aktif. Terutama dari kelompok menengah yang pengeluarannya sudah mepet.
“Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan,” katanya.
Agung menilai kelompok miskin relatif aman karena masuk skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Kelompok kaya juga dinilai lebih fleksibel menghadapi kenaikan.
Tapi kelas menengah, khususnya pekerja informal dan keluarga dengan beban cicilan tetap, ada di posisi paling rawan. Sedikit saja kenaikan biaya bisa berdampak besar ke cash flow bulanan mereka.
Karena itu, wacana ini diminta dikaji lebih dalam. Jangan sampai niat memperbaiki keuangan sistem malah bikin kepesertaan menyusut.
Di tengah tarik-menarik ini, publik kini menunggu keputusan final pemerintah. Apakah kenaikan benar-benar diberlakukan, atau ada opsi lain yang lebih ramah untuk semua lapisan.
Yang jelas, isu iuran BPJS bukan cuma soal angka Rp42 ribu. Ini soal keberlanjutan sistem kesehatan nasional dan rasa aman jutaan orang saat sakit datang tanpa permisi. (*)
