NARAKITA, JAKARTA- Pimpinan DPR RI berencana membentuk Tim Supervisi terhadap proyek penulisan ulang sejarah yang tetap akan dilakukan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud RI),. Tim ini bertugas untuk memperdalam dan memperjelas penulisan sejarah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku, pembentukan tim itu diputuskan setelah para pimpinan DPR berkonsultasi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. “Jadi jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati,” kata dia saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (7/7/2025).
Tim Supervisi ini dibentuk setelah proyek penulisan ulang sejarah yang diusulkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai berbagai kontroversi.
Sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Puan Maharani mengingatkan agar penulisan sejarah berjalan benar-benar tanpa menghilangkan fakta-fakta penting yang ada. Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu tidak ingin ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses penulisan ulang sejarah, apalagi sampai dihilangkan jejak sejarahnya.
“Ya itu apapun kalimatnya, apapun kejadiannya jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan karena sejarah tetap sejarah. Jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati. Seluruh proses penulisan harus dilakukan dengan penuh tansparansi an akuntabilitas” tegas Puan.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi X DPR RI juga meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dilakukan Kemebud ditunda bahkan dihentikan karena menuai banyak kontroversi.
Salah satunya terkait insiden pemerkosaan massal dalam tragedi 1998 dalam penulisan sejarah ulang. Hal ini buntut pernyataan Menbud Fadli Zon yang menyebut tak ada bukti soal pemerkosaan massal ‘98.
Menbud Fadli Zon sendiri mengaku jika penulisan ulang sejarah itu akan melibatkan 113 sejarawan dari seluruh pelosok negeri. Semua sejarawan itu masuk dalam Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional. Sayangnya, tidak semua sejarawan bersedia, beberapa diantaranya justeru mengundurkan diri dari tim karena menemukan beberapa kejanggalan. Salah satu diantaranya adalah arkeolog Profesor Harry Truman Simanjutak.
Dalam kesempatan lain, cucu Proklamator RI Sukarno itu mengingatkan agar jangan sampai ada sejarah yang dihilangkan. Hal tersebut disampaikan Puan saat dimintai tanggapan soal penulisan ulang sejarah Indonesia yang akan menghapus istilah ‘Orde Lama’ pada akhir Mei lalu.
“Kalau memang ingin diperbaiki silakan, namun namanya sejarah apakah itu pahit ataukah baik ya kalau memang harus diulang ya diulang dengan sebaik baiknya. Penulisan ulang sejarah, tidak boleh mengaburkan fakta sejarah yang pernah terjadi sejak Indonesia merdeka,” imbuh mantan Menko PMK itu.
Puan juga mengingatkan agar semangat Jas Merah yang digaungkan Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Sukarno, tetap dipegang teguh, menjadi pedoman terkait rencana penulisan ulang sejarah bangsa.
Puan mengakui, memang tak semua catatan sejarah bangsa Indonesia indah. Namun ia menyebut penting agar sejarah tetap dimaknai sebagai mana adanya agar nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah itu tetap hidup di tengah-tengah masyarakat.
“Bagaimana kemudian ke depan itu kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apapun yang terjadi ya. Harus tahu kenapa Indonesia berdiri, pahit dan getirnya, berhasil dan baiknya, itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi,” tukas Puan.
Akhiri Polemik
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap, dengan terbentuknya Tim Supervisi ini, polemik penulisan ulang sejarah nasional yang digagas koleganya di Partai Gerindra, yakni Menbud Fadli Zon, diakhiri.
“Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan,” ujar Dasco yang uga Ketua Hari DPP Partai Gerindra itu.
Dasco memastikan, Tim Supervisi terdiri dari Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, akan akan bekerja secara profesional.
Ia menegaskan, tugas utama Tim Supervisi adalah memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik. “Ya itu setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah,” tutup Dasco.(*)
