BANDA ACEH – Warga Aceh benar-benar frustasi menghadapi bencana. Mereka gelar aksi demonstrasi meminta penetapan status bencana nasional.
Walhasil, Aceh lagi-lagi bergejolak. Setelah simbol bendera putih ramai dikibarkan, kini bendera Bulan Bintang ikut muncul di jalanan.
Kamis (25/12/2025), konvoi dan aksi massa terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, sampai Aceh Utara.
Bacaaja: Pemerintah Keras Kepala Tak Mau Tetapin Status Bencana Nasional, Muhammadiyah Menggugat!
Bacaaja: Indonesia Tolak Bantuan Asing Bikin Negara-negara Arab Heran, Ada yang Ditutupin?
Aksi ini disebut sebagai luapan kekecewaan warga atas penanganan banjir bandang dan longsor yang belum maksimal. Tuntutannya satu: pemerintah pusat tetapkan Aceh sebagai bencana nasional.
Namun, yang terjadi di lapangan justru bikin situasi makin panas.
Di Lhokseumawe, massa yang mengibarkan Bulan Bintang di jalan nasional Banda Aceh–Medan, tepatnya di Simpang Kandang, Kecamatan Muara Dua, dibubarkan langsung oleh aparat TNI. Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Ali Imran turun langsung memimpin pembubaran.
Kelompok massa terlihat berdiri di pinggir jalan sambil membentangkan bendera yang identik dengan simbol GAM. Situasi sempat tegang sebelum akhirnya aparat menyita spanduk dan umbul-umbul.
Di tengah pembubaran, seorang pria yang diduga provokator ikut diamankan. Pria tersebut langsung diserahkan ke pihak kepolisian.
Kericuhan juga terjadi di depan Kantor Bupati Aceh Utara. Massa kembali membentangkan spanduk tuntutan agar bencana Aceh dinaikkan statusnya jadi bencana nasional, tapi aksi itu kembali dibubarkan aparat bersenjata.
Malam harinya, beredar video kericuhan yang memperlihatkan bentrok aparat dengan warga. Dalam video itu, seorang warga tampak kepalanya berdarah. Aksi tersebut diduga terjadi saat sweeping TNI di Krueng Mane, Aceh Utara.
Respons keras datang dari LBH Banda Aceh. Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menyebut pembubaran aksi warga berlangsung represif dan berlebihan.
“Ini cuma ekspresi kekecewaan warga atas penanganan bencana. Tapi lagi-lagi yang dipakai pendekatan kekerasan,” kata Aulianda.
Ia menegaskan, tak ada alasan membubarkan aksi dengan cara keras, apalagi di tengah kondisi bencana.
“Bendera itu enggak bisa langsung diasosiasikan sebagai perlawanan politik. Banyak dari mereka bahkan bawa bantuan untuk korban,” ujarnya.
Menurut Aulianda, jika memang ada persoalan simbol atau keamanan, seharusnya diselesaikan secara persuasif, bukan dengan aparat bersenjata turun langsung ke hadapan massa.
“Kalau tentara berhadapan langsung dengan warga sipil, dialog enggak akan kejadian. Yang ada justru konfrontasi. Senjata pasti ambil peran, sementara warga cuma pegang tongkat dengan bendera,” tegasnya.
Bencana hidrometeorologi di Aceh sendiri terjadi sejak 26 November 2025. Dampaknya brutal:
- 18 kabupaten/kota terdampak,
- 503 orang meninggal,
- 31 orang masih hilang,
- dan 466 ribu warga mengungsi.
Akses ke banyak desa terputus, membuat penyaluran bantuan tersendat dan warga makin terisolasi.
Pemerintah Aceh sudah memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari, mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.
Tapi bagi sebagian warga, itu belum cukup. Mereka merasa situasi sudah terlalu parah untuk ditangani setengah-setengah.
Di tengah duka dan krisis, yang mereka minta cuma satu: negara hadir sepenuhnya, bukan malah membubarkan suara warga dengan senjata. (*)
