Made Supriatma, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.
Ketepatan dan ketajaman pengambilan keputusan itu membutuhkan pengalaman. Prabowo tampaknya tidak memiliki itu.
Dia maju sebagai presiden dengan kredensial ahli geopolitik. Dia mantan jenderal. Dia mengaku tahu strategi perang. Dulu, dalam dua kali kampanye presidennya yang gagal itu, dia memproyeksikan diri sebagai orang yang paling tahu dan paling bisa membawa Indonesia menjadi “macan Asia.”
Saat itu, saya masih ingat Prabowo Subianto banyak mengutip ahli-ahli strategi perang. Mulai dari Sun Tzu, Clausewitz, hingga Ulysses S. Grant. Ia juga gemar membaca buku sehingga mengesankan sebagai jenderal intelek. Tentu saja sebagai jenderal dia kenyang dengan teori kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ia memproyeksikan diri sebagai pemimpin tegas dan orang paling tepat memegang tongkat komando negeri ini.
Sebagai prajurit ia nasionalis. Atau paling tidak itulah citra yang berusaha dia proyeksikan. Begitu berkuasa, dia memerah putihkan semua hal. Mulai dari kabinet hingga koperasi. Dan tentu yang ada dalam pikirannya hanyalah strategi. Tidak ada tempat yang paling baik untuk mewujudkannya kecuali dalam politik luar negeri. Itulah sebabnya dia pergi ke mana-mana. Ia menunjuk salah satu anak didiknya yang paling loyal menjadi menteri luar negeri tanpa latar belakang diplomasi kecuali duduk di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan luar negeri.
Prabowolah menteri luar negeri sebenarnya. Sugiono lebih bertindak sebagai ajudan ketimbang posisi jabatan yang diembannya. Prabowo memilih timnya sendiri dan para diplomat profesional seringkali diabaikan ketika ia mengambil keputusan penting. Dan Prabowo hadir di mana-mana. Dia ke Beijing kalau diundang oleh Xi Jinping. Ia ke Russia dan Eropa. Ia dekat dan membangun hubungan personal dengan Donald Trump. Prabowo berusaha menjadi “pemain” dalam politik internasional.
Ketika ada konflik besar, dia menawarkan diri untuk menjadi penengah atau mediator. Bahkan itu dilakukannya sebelum ia jadi presiden. Pada 2023, dalam Shangri-La Dialogue di Singapore, dia melontarkan ide penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Ia menyerukan gencatan senjata dan mulai berunding. Idenya, semua pihak mundur ke posisi sebelum invasi. Ide ini ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan membuat marah negara-negara Eropa karena ini sama dengan penyerahan wilayah Donbas dan Crimea kepada Rusia.
Ketika meletus perang AS-Israel melawan Iran lagi-lagi Prabowo menawarkan diri kepada Iran dan negara-negara Teluk untuk menjadi mediator. Sejauh ini belum ada tanggapan dari Iran dan negara-negara Teluk. Bahkan sambungan telepon ke Muhammad bin Salman (MBS) penguasa Saudi pun belum dibalas.
Ketepatan dan ketajaman pengambilan keputusan itu membutuhkan pengalaman. Pengalaman itu tidak saja datang dari usia tapi juga keterampilan yang terasah bertahun-tahun. Prabowo tampaknya tidak memiliki itu. Ia mungkin banyak membaca tapi tidak mempraktikkannya secara riil di arena politik internasional yang penuh onak duri itu. Kita lihat dia sama sekali tidak fokus. Perhatiannya gampang pecah pada keadaan-keadaan sesaat. Dia tidak punya strategi jangka panjang. Juga tidak punya gambar besar yang akan dibawa untuk menentukan posisi Indonesia di kancah internasional.
Di awal berkuasa, dia langsung masuk ke BRICS. Ini adalah organisasi yang bermaksud menjadi kelompok yang mengerem Amerika Serikat dan menawarkan alternatif kerja sama ekonomi di luar negara-negara Barat. Anggotanya adalah Brazil, India, Rusia, China, dan kemudian Afrika Selatan. BRICS bisa menjadi negara-negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Bisa dibayangkan besarnya pasar yang bisa dibuat dan ekonomi yang bisa digerakkan.
Sebelumnya, Jokowi sudah memproyeksikan bahwa Indonesia akan bergabung dengan negara-negara OECD atau “The Organisation for Economic Co-operation and Development” atau negara maju ala Barat. Syarat-syaratnya cukup berat untuk menjadi maju dan “Barat.” Indonesia harus memenuhi standar seperti good governance dan kepastian hukum. Prabowo pelan-pelan menyingkir dari OECD. Bahkan pada masa transisi dia sudah minta timnya di Departemen Luar Negeri untuk menghentikan proses negosiasi menjadi OECD. Dan seperti yang kita tahu, Prabowo membawa Indonsia masuk BRICS sebagai alternatif. Indonesia juga mendekatkan diri secara intensif ke negara-negara BRICS. Dia berkunjung ke China dan Brazil. Juga ke India pada awal-awal masa pemerintahannya.
Kemudian, dunia tiba-tiba berubah karena Trump terpilih. Ini persis hanya beberapa hari sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden. Di bawah Trump, politik global berubah. Amerika memperkuat karakter aslinya, “might is right.” Kalau kamu punya kekuasaan, maka kekuasaanmu itu menentukan hak. Kalau kekuasaanmu besar, hakmu besar juga.
Secara insting, Prabowo mungkin menangkap itu. Dan, agaknya dia klop. Di dalam negeri ia sudah memproyeksikan Indonesia menjadi kekuatan regional. Jumlah tentara dilipatgandakan dengan jumlah personil lebih dari satu juta pada 2029. Argumennya, akan ada perang besar dan kita harus siap. Persenjataan dibeli. Dan tahun ini, pada 5 Oktober nanti Indonesia akan bisa melihat kapal induk. Meski bekas. Juga semua hal disekuritisasi. Pangan menjadi soal ketahanan nasional—dan otomatis menjadi matrix pertahanan. Ekonomi juga mau ditata ala militer.
Dalam dunia “might is right” ini, Prabowo harus mengambil posisi. Sekali lagi, dia berbelok. Dia melihat Eropa pecah. NATO melemah. Aliansi AS dengan negara-negara sekutunya berantakan. Bahkan AS menekan negara-negara tetangga terdekatnya. Hubungan AS-China menegang. Trump menerapkan tarif untuk semua negara. Indonesia mendapat 32% tarif untuk barang-barang yang masuk ke AS. Sebelum ada perjanjian dagang, tarif itu disepakati turun menjadi 19% dan kemudian disahkan. Dan, kemudian Trump menjadi sangat jumawa. Dia sukses menculik Presiden Maduro dari Venezuela. Untuk seorang militer seperti Prabowo, ia tentu terkagum-kagum dengan operasi militer seperti ini.
AS rupanya sangat tahu bagaimana ‘memainkan’ Prabowo. Ketika perjanjian damai menyeluruh tentang Gaza ditandatangani di Mesir, Prabowo diundang. Ini tentu melambungkan perasaan Prabowo. Tidak heran kemudian, ketika Trump dengan tergesa-gesar membuat Board of Peace (BoP) saat pertemuan ekonomi dunia di Davos, Prabowo tanpa pikir panjang membawa Indonesia masuk ke dalam daftar pendiri. Tidak itu saja, seakan mengalahkan semangat 45, ketika ada kebutuhan untuk tentara pada tahap II Gaza Peace Plan, Indonesia langsung sign in dan berjanji mengirim 8.000 pasukan. Tahap pertama pengiriman bahkan dijadwalkan awal April!
Pada 19 Februari, Trump mengundang negara-negara pendiri BoP ke Washington untuk penandatangan deklarasi. Tidak ada satu negara besar dengan kekuatan signifikan hadir. Dan, di situlah Indonesia ikut tanda tangan. Prabowo bahkan harus melakukan photo op dengan memegang piagam BoP. Tanggal 19-20 Februari merupakan tanggal penting untuk Prabowo. Di dalam negeri dia berargumen bahwa Indonesia masuk ke BoP untuk mendapatkan deal yang bagus dalam perundingan tarif. Dan pada tanggal 19, perjanjian dagang dengan tarif resiprokal itu ditandatangani oleh Prabowo dan Trump.
Sehari setelahnya (20 Februari), Mahkamah Agung menyatakan tarif yang diterapkan Trump itu illegal. Dan sebelumnya pada hari yang sama, Prabowo ikut dalam peluncuran dan penandatanganan pendirian BoP. Selesai? Belum. Delapan hari setelah menandatangani BoP (Israel juga ikut menjadi penandatangan), Trump dan Netanyahu menyerang Iran! Hanya delapan hari setelah peluncuran BoP itu. Dan, agresi AS-Israel ini tentu saja bertentangan keras dengan semua prinsip politik luar negeri Indonesia. Prabowo masuk kotak. Dia terjebak di dalamnya. Apakah dia tidak tahu akan ada keputusan MA Amerika? Saya tidak tahu apakah dia tahu. Yang jelas, berita tentang gugatan ke MA AS ini ada di mana-mana. Tidak perlu membaca The New York Times atau The Washington Post untuk tahu ini.
Mengapa dia tampak percaya dan tunduk pada Trump dalam BoP? Apakah sungguh-sungguh karena tarif? Saya tidak tahu. Tapi melihat dari sikap politik Prabowo, tampaknya dia nyaman dengan Trump. Tampaknya ia mengiyakan bahwa “might is right.” Bukan saja dalam menentukan hak tapi juga kebenaran. Kekuatanlah yang menentukan siapa yang benar. Perjanjian dagang itu sudah ditandatangani. Dalam sistem Amerika, contract is sacrosanct. Perjanjian itu suci. Sekalipun tarif dinyatakan oleh MA AS sebagai illegal, perjanjian dagang itu legal. Jadi besar kemungkinan, semua hal yang ada dalam perjanjian dagang itu akan diterapkan. Dan bahkan sekarang sudah dimulai. Indonesia mengimpor banyak hal dari AS dan tidak bisa mengenakan tarif.
Dalam hal ini, India jauh lebih pintar. Mereka menunggu dan mengulur-ulur waktu. Trump memang mengenakan tarif 15% untuk semua negara yang mengekspor barang ke AS. Namun, itu hanya akan berlaku 150 hari. Dan karena agresi AS-Israel ini, Prabowo menghadapi situasi yang lumayan sulit di dalam negeri. Tidak heran dia mengundang pemuka-pemuka agama. Para letnannya membuat narasi di media masa “akan mempertimbangkan keanggotaan BoP kalau tidak menguntungkan bangsa Palestina.” Sudah jelas tidak menguntungkan tetapi Indonesia tetap berusaha menyenangkan Trump.
Kita apes. Itu saja. Dan Prabowo membuat kesalahan epik dengan politik luar negeri yang amateurish, yang tidak mendengarkan suara-suara kritis. Saya kira, dengan semakin kuatnya tekanan masyarakat sipil, Prabowo harus memutuskan Indonesia keluar dari BoP. Ini tentu keputusan berat karena dia pasti tidak mau berhadapan dengan Trump. Juga perjanjian dagang yang sangat tidak simetris itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Dan belum lagi kesulitan ekonomi yang ditanggung Indonesia dari Perang Teluk ini. Dulu saya pernah mengkritik bahwa administrasi ini sangat tidak kompeten dalam banyak hal. Dan, dengan sedih harus saya katakan sekali lagi. Memang tidak kompeten!(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
