BACAAJA, BOGOR — Jumat, 22 Agustus 2025. Kantor BNPT di Bogor kedatangan tamu penting dari Senayan. Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (alias Kunsfik), dan membawa satu pesan besar: “Kita boleh puas, tapi jangan pernah lengah.”
Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, menegaskan pentingnya penguatan peran lembaga, terutama Komisi XII DPR RI dalam menangani isu terorisme di Indonesia. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana BNPT ditugaskan menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis. Termasuk untuk memperkuat teknologi informasi (TI) sebagai alat bantu dalam memetakan dan mengukur potensi ancaman.
Dalam penjelasannya, Eddy menyebut bahwa Indonesia perlu memiliki sistem penilaian ancaman terorisme yang kuat, seperti yang sudah diterapkan di negara-negara maju. “Singapura setiap 6 bulan bikin analisis soal ancaman terorisme, Australia juga punya sistem peringatan berlapis. Kita juga harus punya,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, memimpin langsung tim yang terdiri dari sejumlah legislator lintas fraksi. Dalam rapat serius tapi penuh nuansa kritis, Dewi menyampaikan lima isu utama yang jadi bahan evaluasi: kelembagaan, anggaran, program strategis (terkait Asta Cita), koordinasi lintas lembaga, dan kerja sama internasional.
BNPT disebut harus segera menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerjanya agar selaras dengan UU Terorisme yang baru. Kepala BNPT, Eddy Hartono, menegaskan bahwa lembaganya kini berperan sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis. Tapi, tanpa reformasi kelembagaan, fungsi ini bisa mandek di tengah jalan.
DPR menegaskan, begitu regulasi baru dari KemenPAN-RB keluar, mereka siap kawal bareng Kementerian Sekretariat Negara. Birokrasi boleh rumit, tapi keamanan nggak bisa nunggu.
Soal anggaran, BNPT justru dapat pujian. Penyerapan anggaran 2025 sudah tembus 70 persen—angka yang lebih baik dari beberapa kementerian lain. Tapi Dewi Asmara mengingatkan, jangan cepat puas.
“Tupoksi boleh keren, visi boleh tajam, tapi kalau nggak ada gizinya ya gak bakal jalan,” ujarnya, mengundang tawa para peserta rapat.
Untuk tahun 2026, DPR mendorong peningkatan anggaran agar BNPT bisa membangun sistem deteksi dini dan alert system yang kuat—karena pencegahan adalah segalanya.
BNPT diminta memperkuat program yang nyambung langsung ke Asta Cita poin dua: kesiapsiagaan nasionalisme. Ini bukan jargon, tapi panggilan untuk membangun ketahanan masyarakat lewat edukasi, pemberdayaan, pelatihan aparatur, hingga pemetaan zona rawan radikalisasi.
Dewi menegaskan, jangan sampai kita terlalu bangga dengan status zero terrorism, tapi malah kecolongan oleh ancaman-ancaman baru yang lebih terselubung.
“Lebih baik kita ribut dari sekarang, daripada menyesal setelah terlambat,” katanya lugas.
Meski BNPT udah kerja bareng banyak lembaga, dari penyediaan SDM sampai peralatan, Dewi menilai koordinasi lintas instansi perlu ditingkatkan. Apalagi dalam isu sensitif seperti ini, ego sektoral bisa jadi musuh tersembunyi.
Terakhir, Dewi mengangkat isu kerja sama internasional. Di era digital, terorisme nggak lagi kenal batas negara. DPR dorong agar BNPT, Polri, dan lembaga terkait makin kuatkan sistem monitoring dan penyadapan. Tujuannya jelas: cegah ancaman sebelum sempat jadi serangan.
BNPT memang layak dapat apresiasi. Sejak 2022, Indonesia relatif aman dari serangan besar. Tapi kerja belum selesai. Komisi XIII DPR RI kasih sinyal jelas: ancaman terorisme makin pintar, makin digital, dan makin sulit dilacak.
Sekarang pertanyaannya: apakah kita akan terus adaptif, atau justru terlena dengan keberhasilan sementara?(*)
