Dirman adalah Sarjana Pertanian Universitas Hasanuddin dengan minat kajian di bidang ekonomi, ekologi, dan sosiologi.
Struktur kerja yang menormalisasi jam panjang membuat pekerja miskin waktu, sering disebut time poverty.
Ada mitos yang laris manis dari warung kopi sampai seminar motivasi. Kalau mau naik kelas, ya upgrade diri. Kalimatnya tampak bijak, tetapi sering lupa satu detail kecil. Upgrade diri butuh waktu, sementara waktu adalah barang langka bagi pekerja kelas menengah kebawah, terutama yang hidup di sektor informal dan rentan.
Bayangkan skenario yang jamak terjadi. Kerja 11 sampai 12 jam. Pulang sudah seperti baterai yang tinggal satu persen. Tidur 5 sampai 6 jam agar besok tidak tumbang. Sisa hari tinggal beberapa jam yang bahkan belum dipotong makan, mandi, perjalanan, urus keluarga, dan jeda kecil untuk memulihkan kewarasan.
Dalam kondisi begitu, orang disuruh ikut pelatihan, ikut kelas daring, bangun personal branding, dan belajar investasi. Apakah realistis? Mungkin saja, tetapi seringnya itu terdengar seperti menyuruh orang berenang sambil membawa kulkas.
Di sinilah ketimpangan struktural bekerja. Bukan sekadar siapa rajin dan siapa malas, tetapi siapa punya ruang dan siapa tidak. Struktur kerja yang menormalisasi jam panjang membuat pekerja miskin waktu, sering disebut time poverty.
Literatur pembangunan, termasuk World Bank, memakai konsep ini untuk menunjukkan bahwa jam hidup bisa tersedot oleh kerja berbayar dan kerja reproduktif, sehingga ruang pemulihan dan peningkatan kapasitas nyaris tidak ada.
International Labour Organization (ILO) juga berkali kali menekankan bahwa jam kerja, waktu istirahat, dan keseimbangan hidup kerja berhubungan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup di luar kerja. Padahal di situlah ruang belajar dan mobilitas kelas biasanya tumbuh.
Masalah upah juga mempertegas hal itu. Banyak pekerja digaji bulanan, tetapi jam kerja dan beban tugasnya elastis seperti karet gelang. Upah bulanan sering menyamarkan pertanyaan paling jujur, “satu jam hidup saya dihargai berapa?”.
Karena itu saya percaya upah sebaiknya dinyatakan per jam agar relasi kerja menjadi lebih transparan. Jam normal terlihat, jam tambahan terlihat, dan kerja di hari istirahat tidak bisa dianggap bonus keikhlasan.
Di titik ini, teori nilai lebih Marx terasa relevan, bahkan untuk toko kecil. Nilai lebih muncul ketika sebagian jam kerja pekerja tidak kembali sebagai upah, melainkan mengalir sebagai laba. Semakin panjang jam kerja dan semakin rendah upah efektif per jam, semakin besar ruang nilai lebih mengalir ke pemilik.
Dalam kerangka sirkulasi nilai yang saya kembangkan, ini tampak sebagai penyumbatan nilai. Ekstraksi besar terjadi pada waktu, tenaga, dan tugas di luar jobdesk, tetapi pengembalian kecil dalam bentuk upah, waktu luang, dan jaminan hidup. Nilai yang seharusnya beredar kembali sebagai kesempatan belajar, kesehatan, dan hiburan yang wajar justru menumpuk di satu titik.
Agar peluang naik kelas benar-benar ada, kita butuh pagar sederhana. Kerja normal dibatasi 40 jam per minggu dan maksimal 8 jam per hari. Lewat itu masuk lembur dan dibayar lebih tinggi. Jobdesk harus jelas dan pelebaran tugas harus diakui lewat kompensasi. Lalu semua upah dinyatakan per jam.
Dengan begitu pekerja punya sisa waktu yang manusiawi untuk keluarga, hiburan pengurang stres, dan bila mau, untuk belajar. Naik kelas bukan soal tidak pernah main, tetapi soal punya kesempatan untuk hidup.(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
