NARAKITA.ID, JAKARTA- Pelantikan pengurus baru Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN Adkasi) menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam mendorong peran DPRD kabupaten sebagai mitra strategis pembangunan nasional.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya posisi DPRD kabupaten dalam mendukung agenda pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan pusat. “DPRD kabupaten jangan hanya jadi simbol politik lokal. Mereka harus mampu menjadi penggerak percepatan pembangunan,” tegas Tito dalam sambutan pelantikan pengurus DPN Adkasi periode 2025–2030, yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6).
Dalam acara tersebut, Siswanto, S.Pd., M.H., yang juga Wakil Ketua DPRD Blora, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Adkasi untuk periode lima tahun ke depan. Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat Kemendagri, ketua DPRD kabupaten dari berbagai daerah, serta tokoh-tokoh nasional.
Tito menyoroti peran penting DPRD kabupaten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target pertumbuhan hingga 8 persen. Ia mendorong optimalisasi fungsi legislatif melalui kolaborasi lintas sektor dalam hal penganggaran, legislasi, dan pengawasan publik.
“Di bawah kepemimpinan baru, Adkasi harus bergerak cepat dan konkret. Bukan hanya wacana, tapi eksekusi,” ujar Tito. Ia menekankan pentingnya dukungan legislatif untuk mempercepat realisasi anggaran, reformasi perizinan, dan harmonisasi antara RPJMD daerah dan RPJMN pusat.
Forum Konsolidasi
Menanggapi hal itu, Siswanto menyatakan kesiapan Adkasi untuk menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah pusat dan DPRD kabupaten. Ia ingin menjadikan Adkasi sebagai forum konsolidasi nasional yang solid dan berorientasi pada pembangunan rakyat.
“DPRD kabupaten harus menjadi aktor utama dalam transformasi pembangunan, bukan sekadar pelengkap. Kami siap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Siswanto juga menyerukan perlunya penguatan DPRD sebagai lembaga representatif dalam sistem check and balance, serta mendesak Kemendagri menjaga independensi legislatif daerah dari tekanan politik dan birokrasi.
Ia menutup pidatonya dengan tekad menjadikan Adkasi sebagai wadah untuk meningkatkan kredibilitas dan kapasitas DPRD kabupaten menuju lembaga yang profesional, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
