KITA mulai dari yang paling hot: Kapolri Listyo Sigit diminta mundur. Wah, ini kayak pengumuman final episode sinetron yang selama ini kita tonton dengan setengah hati. Kenapa? Karena memang sudah capek lihat adegan-adegan kekerasan aparat yang kayak lagi casting film laga, tapi nyata. Udah kayak nonton tontonan yang nggak habis-habis, kekerasan di jalanan saat demonstrasi, aparat bertindak brutal, demo yang seharusnya jadi ruang aspirasi rakyat malah berubah jadi medan pertempuran. Kalau Kapolri mundur, kita nggak cuma lepas dari satu tokoh, tapi berharap ada aktor baru yang bener-bener ngerti peran sebagai pelindung rakyat, bukan malah jadi biang keladi drama penindasan.
Kalau ditarik mundur lebih jauh, tuntutan ini nggak berdiri sendiri. Ada 17 tuntutan utama yang harus dipenuhi sebelum 5 September 2025, plus tambahan 8 tuntutan lain sampai Agustus 2026. Ini bukan sekadar daftar panjang yang bisa kita anggap angin lalu. Ini panggilan keras bahwa rakyat sudah muak dengan sistem yang terkesan tutup mata sama keadilan dan transparansi.
Pertama, Presiden Prabowo Subianto diminta tarik TNI dari pengamanan sipil. Ini bukan tanpa alasan. Bayangin tentara yang sejatinya bertugas menjaga kedaulatan negara dan menghadapi ancaman militer, sekarang malah ikut-ikutan jadi polisi bayaran, ngurusi urusan sipil. Mana mungkin demokrasi kuat kalau tentara jadi main hakim sendiri? Selain itu, kriminalisasi demonstran harus dihentikan. Demonstrasi adalah hak rakyat untuk menyampaikan pendapat, bukan alasan buat aparat melakukan kekerasan atau bahkan menangkap seenaknya.
Lanjut ke DPR RI, tuntutan rakyat nggak kalah berat. Dari membekukan kenaikan gaji & fasilitas baru DPR sampai publikasi anggaran secara transparan. Jujur, ini tuntutan yang sederhana tapi fundamental. Kita bayar pajak, tapi gak pernah tahu duit kita digunakan buat apa di gedung DPR. Apalagi, ada desakan agar Badan Kehormatan periksa anggota DPR yang bermasalah, bahkan sampai melibatkan KPK kalau perlu. Jangan sampai wakil rakyat malah jadi aktor utama dalam drama skandal dan korupsi.
Partai politik juga gak luput dari sorotan. Rakyat minta partai pecat kader yang bikin gaduh dan gak etis, umumkan komitmen berpihak ke rakyat, dan libatkan kader dalam dialog publik. Keren sih kalau partai bisa konsisten dan transparan soal komitmen mereka, bukan cuma janji kampanye yang menguap begitu pemilu lewat.
Kalau ngomongin Polri, tuntutan rakyat jelas: bebaskan semua demonstran yang ditahan, hentikan kekerasan polisi, dan tindak tegas anggota yang langgar HAM. Bayangkan saja, polisi yang seharusnya jadi pelindung malah jadi momok buat rakyat yang cuma pengen suarakan pendapat. Polri harus paham, tugas mereka bukan hanya mengamankan negara dari ancaman luar, tapi juga menjaga hak sipil warga negara.
TNI juga harus kembali ke barak, stop keterlibatan dalam pengamanan sipil. Kalau sampai tentara dan polisi sibuk berebut peran, rakyat yang jadi korban. Selain itu, perlu ada komitmen publik dari TNI untuk tidak masuk ke ranah sipil selama krisis demokrasi, supaya demokrasi kita gak terusik oleh intervensi militer.
Di sektor ekonomi, tuntutan rakyat makin menohok. Upah layak untuk semua pekerja, cegah PHK massal, dan dialog serius dengan serikat buruh. Bayangkan hidup di zaman yang katanya “makin maju” tapi buruh masih susah dapetin upah layak, guru dan nakes masih kurang dihargai, dan ojol mesti banting tulang tanpa perlindungan. Ini bukan soal uang doang, tapi soal keadilan sosial yang selama ini diabaikan.
Lalu ada tambahan 8 tuntutan yang nggak kalah penting, mulai dari revisi UU ITE yang selama ini dipakai sebagai pasal karet buat bungkam kritik, revisi pasal bermasalah di KUHP, hingga reformasi total lembaga penegak hukum. Ini adalah langkah mutlak supaya demokrasi kita nggak cuma jadi omong kosong di atas kertas.
Apalagi tuntutan soal audit dan restrukturisasi BUMN, revisi UU Cipta Kerja yang harus melibatkan pekerja, perlindungan lingkungan hidup, dan jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis dan aktivis. Terakhir, dibuatnya platform partisipasi rakyat secara digital yang terintegrasi dengan DPR dan lembaga negara. Ini bikin kita bisa ikut terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, bukan cuma jadi penonton drama yang makin absurd.
Jadi, kalau kita mau jujur, tuntutan-tuntutan ini bukan sesuatu yang muluk-muluk. Ini adalah cermin dari rasa frustasi rakyat yang selama ini disuruh diam, tapi kenyataannya mereka hidup di tengah ketidakadilan dan ketidaktransparanan. Kalau pemerintah dan institusi negara bisa jawab ini dengan serius, mungkin kita nggak perlu lagi nonton “sinetron politik” yang bikin pusing kepala tiap hari.
Kalau enggak? Ya, siap-siap aja nonton episode baru dari drama panjang yang bikin capek hati dan pikiran. Drama yang ujungnya sama: rakyat makin frustasi, negara makin gak karuan.
Jadi, buat para aktor dan sutradara panggung politik ini, dengerin ya suara rakyat yang lagi ketok-ketok pintu perubahan. Jangan sampai sinetron ini cuma jadi hiburan murahan yang akhirnya bikin kita semua malas ikut nonton lagi.(*)
